Catatan Penting SILATNAS PPAD 2022 Bagian 2

Oleh: Brigjen TNI (Purn) Drs Aziz Ahmadi, MSc

JAKARTA, Cendana News – Catatan keberhasilan SILATNAS 2022 PPAD pada tanggal 5 Agustus 2022 juga ditandai dengan pilihan agendanya.

Bukan semata silaturahmi dan kangen-kangenan, berfoto dan berselfi-ria. Tapi juga agenda yang bersifat kreatif, dan innovatif.

Peserta SILATNAS 2022 dimanjakan dengan berbagai pembekalan. Baik dari presiden, maupun dari sejumlah menteri dan beberapa pejabat atau tokoh lainnya.

Ada Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Menteri Pertahanan, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Selain itu ada dari KASAD, dan Ketua Kadin.

Ada pula dari internal PPAD, yakni Wakil Presiden ke-6 RI yang juga mantan Panglima TNI dan KASAD serta Pembina PPAD, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Usul Perubahan

Segera setelah acara pembukaan selesai, dilanjutkan dengan presentasi para menteri.

Kesempatan pertama, paparan dari Menko Marves Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Melalui power point yang menarik, beliau menjelaskan tayangan slide berisi grafis dan risbulkonah, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) selaku Menko yang mengkoordinasikan bidang kemaritiman dan investasi.

Baca: Catatan Penting SILATNAS PPAD 2022 –Bagian 1

Secara garis besar, LBP menjelaskan perjalanan negeri ini terutama di bidang ekonomi dan investasi, berada pada track yang benar.

Juga disinggung bagaimana perkembangan investasi, dinamika ekspor-impor, keberhasilan menangani pandemi Covid-19, dan lain-lain.

Menjelang akhir pemaparan, Menko Marves menyampaikan, bahwa beliau telah melakukan ikhtiar mengusulkan perubahan atau revisi Undang-Undang (UU) TNI.

LBP, menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan UU TNI. Ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam. TNI ditugaskan di kementerian/ lembaga atas permintaan dari institusi terkait”.

“Karena seperti di tempat saya (Kemenko Marves), itu tidak bisa perwira aktif TNI yang masuk, yang bisa adalah Polri. Karena Polri ada begitu, sama di perhubungan di mana-mana”, demikian Menko Marves, Luhut Binsar Pajaitan.

Bukan Nyinyir

Setiap usul perubahan atau revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, sungguh amat patut dan layak diapresiasi.

Namun demikian, bukan berarti waton suloyo atau asal berbeda. Bukan pula sekadar nyinyir, jika  gagasan Menko Marves di atas, kiranya perlu dikritisi.

Apa yang disampaikan LBP, tidak tepat audiens atau sasaran, dan substansi atau konteksnya.

Usul itu diutarakan di depan anggota PPAD yang  mohon maaf tidak ada kepentingan dan keuntungan secara langsung dengan inti pokok usulan itu.

Karenanya, audiens yang hadir datar-datar saja merespons, atau bahkan tidak “ngeh” dan tidak menanggapi sama sekali.

Ini amat berbeda dengan saat Ketum PPAD, Jenderal Doni Monardo – secara lugas dan tulus berani menyampaikan langsung kepada presiden, tentang perbaikan gaji purnawirawan.

Warga PPAD yang hadir secara spontan memberi respons gegap gempita dan penuh suka-cita.

Adapun alasan yang lebih mendasar, kenapa usulan seperti itu perlu dikritisi:

Pertama, secara substantif bersifat sangat paradoks dengan spirit dan substansi reformasi TNI itu sendiri.

Perlu disegarkan kembali ingatan kolektif kita. Tiga aspek mendasar yang mesti dijamah oleh reformasi internal TNI meliputi reformasi doktrin, struktur, dan kultur.

Khusus menyangkut reformasi kultur TNI, prioritas utamanya adalah amputasi keterlibatan TNI dalam politik praktis, atau day to day politics.

Poinnya, TNI mesti steril atau kedap dari segala bentuk keterlibatan secara langsung/ tidak langsung dari dan dengan politik praktis.

Usulan atau wacana Menko Marves itu bisa dimaknai sebagai menarik-narik kembali prajurit TNI untuk “bermain api” dengan politik praktis.

Secara doktriner, ini sama saja dengan menggaruk dekat luka. Sama saja dengan main Jaelangkung, memanggil kembali arwah Dwifungsi TNI dari kuburnya.

Kedua, substansi usulan tidak termasuk materi pokok atau bersifat strategis, sehingga perlu diatur dalam (pasal) suatu UU.

Terkait penugasan TNI di luar struktur, hakikatnya lebih terkait dengan masalah teknis.

Sesuatu yang bersifat teknis, kurang bijaksana jika dimasukkan menjadi pasal dalam suatu UU.

Dalam konteks ini, Pasal 47 Ayat (2) yang mengatur penugasan prajurit  di luar struktur TNI, menjadi amat tidak relevan lagi.

Justru perlu dicabut dari UU, apalagi sekadar perluasan atau penambahan wilayah penugasan prajurit.

Jika memang keduanya sangat diperlukan, cukup diadopsi dalam aturan turunan di bawah UU terkait. Bisa bersifat  basickking atau regeling dalam bentuk Keppres, Perpres, PP, Permen, Perpang TNI, dan lain-lain.

Masalah teknis, harus bersifat kenyal terhadap perkembangan situasi.  Mesti fleksibel dan adaptif terhadap perubahan keadaan yang terjadi.

Lihat juga...