Menagih Janji dan Utang Reformasi

Oleh: Brigjen TNI Purn Drs Aziz Ahmadi, M Sc

JAKARTA, Cendana News – Hampir dua purnama, siang tertulis dan malam terbaca. Ruang publik seantero Nusantara dibikin grebeken, riuh, bising dan gaduh oleh kasus ‘Duren Tiga’.

Menurut berita, kasus itu adalah tragedi polisi, baku tembak sesama polisi, di rumah polisi, diselidiki polisi, diumumkan oleh polisi, tapi CCTV mati.

Tragedi itu melahirkan anekdot dengan aktor utama, Irjen Ferdy Sambo (FS). Karenanya, disebut juga dengan, “Kasus FS”.

Anak Polah

Hari-hari hampir dua bulan berlangsung, obrolan publik temanya sama. Mata dan telunjuk, searah dan seirama.

Keprihatinan campur-aduk dengan umpatan dan cacian tertuju satu, FS sasaran utama.

Nyaris semua balik kanan. Tiba-tiba merasa menjadi benar, merasa menjadi lebih baik, merasa menjadi lebih bijak, jika sudah ikut dan nimbrung, menghujat dan menyalahkan FS.

Terbangun opini, FS sedang ‘ngunduh wohing pakarti’, memetik hasil kelakuannya sendiri.

Skenario bodoh yang disusun dan dilakonkan ternyata nyathek, lalu ‘membunuh. dirinya sendiri.

Tidak ada kejahatan yang sempurna. Siapa menggali lobang, (dia sendiri) bakal terperosok ke dalamnya.

FS, mungkin tak paham kearifan lokal Jawa ini. Tapi kini, dia terlibat di dalamnya.

“Anak polah, bapa kepradah”, anak bikin masalah, bapak (orang tua) juga yang harus bertanggungjawab, atau menanggung akibatnya.

Sebagai anak, (baca: anggota) dari sebuah institusi yang bernama Polri, polah, pekerti, atau perbuatan FS, tentu telah mencoreng nama besar Polri.

Namun demikian, selalu ada hikmah lain yang tersembunyi. Polah FS bagaikan Pedang Janus, bermata ganda.

Di satu sisi, tentu ‘sakitnya tuh di sini’.  Merobohkan citra yang memang rapuh. Membuka aib panggung depan yang selama ini berhasil ditutupi.

Tapi, pada sisi lain, polah FS ini menjadi percik api petunjuk. Memancarkan sinar terang, dan memberi harapan.

Membuka tudung kemunafikan dan kepongahan.

Menyibak tabir panggung belakang yang ternyata Polri belum dan tidak sedang baik-baik saja.

Dari sanalah, kemudian sinar itu membimbing kecerdasan dan kesadaran etis bersama, bahwa institusi Polri perlu dan harus ditata ulang, atau direformasi.

Cethek-Ngglethek

Keniscayaan itu, sejalan dengan pemikiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Melalui kanal YouTube Akbar Faisal (17/8/2022), Menko Polhukam kurang-lebih mengatakan,

“(Saya) akan menyiapkan memorandum kepada Presiden, agar penataan Polri dilakukan secara internal saja. Enggak usah perubahan Undang-Undang, status Polri di bawah Kementerian. Itu gaduh nanti”. (Kompas TV, 18/8/2022)

Ada tiga hal yang harus dikritisi dari pernyataan Menko Polhukam di atas.

Pertama, “Saya akan buat memorandum kepada Presiden”.

Narasinya terkesan unjuk kuasa, baik kepada Polri maupun publik.

Rasanya lebih arif, jika “kerjakan semua yang kau katakan, tapi jangan katakan semua yang kau kerjakan”.

Dengan berlindung di balik petunjuk Presiden, Menko Polhukam menjadi too long – too much terkait kasus FS ini.

Tanpa disadari, sering kali justru menambah makin runyam dan gaduhnya situasi.

Sebagai Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas, Menko Mahfud menjadi tidak jelas batas tugas dan peranannya.

Kadang, terkesan layaknya pengamat, nyinyir.

Tapi, kali lain malah seperti juru bicara Timsus Polri yang menangani kasus FS ini.

Kedua, “Reformasi atau penataan internal saja”.

Dari kapasitas keilmuan dan pengalaman jabatan, Menko Mahfud tentu amat paham terhadap “selera” reformasi.

Lihat juga...