Lewat Halaqah, Nahdiyin suarakan penghapusan istilah minoritas terhadap Non Muslim

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

YOGYAKARTA, Cendana News — Melalui kegiatan Halaqah Fiqih Peradaban, Nahdlatul Ulama (NU) mendorong perlunya penghapusan stempel istilah minoritas terhadap kaum non muslim sebagaimana terjadi selama ini.

Penghapusan stempel ‘minoritas’ ini dinilai penting, sebagai upaya mengembangkan fikih (pemahaman) peradaban yang lebih maju di Indonesia.

Di samping itu, juga dalam upaya membangun interaksi antar umat beragama yang semakin baik dan harmonis. Sehingga akan terwujud situasi kerukunan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia.

“Lewat Halaqah ini umat Nahdiyin banyak melakukan diskusi salah satunya terkait status minoritas di Indonesia. Salah satu tema yang kita angkat adalah bahwa non muslim di Indonesia ini adalah warga negara yang setara dengan warga negara yang lain,” kata KH Darun Azka, yang merupakan pengrus LBM PB NU, di sela acara Halaqah Fiqih Peradaban, bertempat di Ponpes Sunan Pandanaran, Sleman, Sabtu (10/09/2022).

Darun Azka menjelaskan pihaknya mendorong penyebutan umat non muslim sebagai warna negara atau Al Muatin. Sehingga sebagai warga negara, mereka memiliki posisi setara serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.

“Dalam terminologi fiqih klasik memang ada istilah kafir Dzimmi, Harbi dan Musta’man. Namun itu dalam konteks negara berbasis agama. Jika pendiri kita melalui konsensus menyepakati Indonesia ini sebagai negara bangsa, maka konsekuensinya, semua hak warga negara itu sama,” katanya.

Lihat juga...