2 Oktober 1965 [IV], Pertemuan paling kritis

OLEH NOOR JOHAN NUH * penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Pada titik ini, sangat mungkin Presiden menyadari bahwa terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat akan menimbulkan pergolakan luar biasa besar—pembalasan dari prajurit-prajurit Angkatan Darat—karena itu Presiden memerlukan Jenderal yang memiliki legalitas dan kredibilitas yang kuat dan sudah teruji untuk bisa meredam potensi konflik tersebut. Selain itu, Jenderal tersebut  harus loyal kepada Presiden.

Belajar dari sejarah tentu Presiden Soekarno mafhum bahwa tidak mudah menentukan pimpinan Angkatan Darat. Sudah terbukti sebelumnya saat Presiden Soekarno menetapkan Jenderal Bambang Utoyo sebagai KASAD. Penetapan itu tidak mendapat dukungan dari perwira senior Angkatan Darat hingga akhirnya Presiden memberhentikan Bambang Utoyo dan mengangkat Jenderal Bambang Sugeng sebagai KASAD. Bambang Sugeng pun tidak mendapat dukungan dari perwira senior Angkatan Darat yang akhirnya ia mengundurkan diri.

 

Pimpinan Angkatan Darat harus didukung oleh jenderal-jenderal senior di Angkatan Darat

Begitu sulit menentukan pimpinan Angkatan Darat yang didukung oleh perwira-perwira senior di angkatan tersebut, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengangkat kembali Jenderal AH Nasution sebagai KASAD dengan dalih AH Nasution yang resistensi penolakannya  paling kecil.

AH Nasution adalah KASAD yang diberhentikan karena mengerahkan tentara melakukan demo dengan mengarahkan moncong meriam ke istana. Kejadian pada 17 Oktober 1952 kerap disebut sebagai  “kudeta setengah hati.”

Dipilih kembali AH Nasution menjadi KASAD adalah bukti bahwa tidak mudah bagi Presiden Soekarno untuk menetapkan pimpinan Angkatan Darat. Ditambah lagi dalam situasi kritis pada waktu itu yang berpotensi terjadi gejolak atau konflik yang besar akibat terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat.

Lihat juga...