Tidak Ada TAP MPR yang Menyatakan Presiden Soeharto KKN

Oleh: Abdul Rohman

Bisa diduga, munculnya pasal yang sebenarnya sudah lazim berlaku dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dalam TAP MPR, hanya sebagai respon emosional terhadap euphoria reformasi kala itu.

Beranjak dari rumusan pasal 4 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 itu diketahui tidak ada keputusan politik, yang menyatakan bahwa Presiden Soeharto bersalah.

Berbeda dengan TAP MPRS RI NOMOR XXXIII/MPRS/1967 TAHUN 1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara Dari Presiden Sukarno.

Pasal 1 menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggungan-jawab konstitusional, sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 menyatakan, bahwa Presiden Sukarno telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara), sebagaimana layaknya kewajiban seorang Mandataris terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara) sebagai yang memberikan mandat, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3, melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya Ketetapan ini menarik kembali mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dari Presiden Sukarno, serta segala Kekuasaan Pemerintahan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ada keputusan politik MPR memvonis Presiden Soekarno dalam TAP MPRS RI NOMOR XXXIII/MPRS/1967 TAHUN 1967. Dicabut mandatnya sebagai Presiden dan tidak boleh melakukan kegiatan politik hingga pemilu.

Kembali ke TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998.  Presiden Soeharto pun kemudian diproses secara hukum dengan dugaan KKN. Ia diperlakukan sama sebagaimana rakyat Indonesia yang lainnya, atas prinsip kesetaraan hukum bagi semua.

Lihat juga...