Bentuk Satgas Pertambangan, Jabar libatkan TNI Polri

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JABAR, Cendana News – Mengawasi dan menertibkan aktivitas tambang ilegal di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi berencana membentuk satuan tugas.

“Satgas ini nantinya terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, akademisi, termasuk juga media,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Bandung, Sabtu (3/12/2022).

Satgas pertambangan nantinya ada untuk menekan aktivitas tambang yang terlalu massif dan berpotensi merusak lingkungan.

“Ekonomi bisa meningkat karena ada aktivitas pertambangan. Namun perlu ketaatan hukum untuk meminimalkan efek negatif,” tambahnya.

Selain itu Pemprov juga akan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten atau Kota.

“Yang lebih tahu mengenai situasi dan kondisi pertambangan di daerah, yakni wali kota atau bupatinya,” ujar Uu.

Uu Ruzhanul menyebut Jabar sebagai kawasan potensial pertambangan. Oleh karena itu sosialisasi yang dilaksanakan Pemda Provinsi Jabar ini ingin agar pelayanan dalam sektor pertambangan lebih baik dari segi hukum/ legalitas, maupun hal teknis lainnya.

Melalui sosialisasi di sektor pertambangan diserap pula aspirasi, baik dari masyarakat, maupun pengusaha.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih menuturkan, pertambangan merupakan kegiatan strategis yang menunjang pembangunan, khususnya infrastruktur dan industri, namun seringkali berbenturan dengan masalah lingkungan.

Sejalan dengan prinsip good mining practice, Jabar melakukan berbagai upaya percepatan terhadap kewenangan yang didelegasikan, di antaranya dengan memperkuat koordinasi terkait minerba dengan berbagai pihak serta mengembangkan sistem layanan digital yang mudah dan cepat.

Lihat juga...