Ribuan Orang di Jatim Ditindak Terkait Jaga Jarak Fisik
Polda Jawa Timur menindak ribuan orang karena tidak mengindahkan imbauan menjaga jarak fisik antara manusia sebagai cara penting mencegah penularan virus Corona atau Covid-19.
Tren
- Hadapi Pemudik, Seluruh Desa di Jateng Siapkan Tempat Isolasi
- Cegah Covid-19, PMI Majene Pasang Wastafel di 24 Titik
- Musim Gadu, Petani di Landak Diimbau Melanjutkan Tanam Padi
- Sajian Lezat Iwak Malond Rendah Kolesterol
- Roti Goreng Pilihan Tepat Saat ‘Work from Home’
- Stok Darah di PMI Banyumas Menipis
- Polres Lamsel Bagikan Paket Sembako bagi Pekerja Informal
- Cegah Covid-19, PMI OKU Distribusikan Masker Gratis
- Petani di Mukomuko Dapat Bantuan Insektisida dan Fungisida
- Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Mukomuko, Naik
Browsing Kategori: "Hukum"
Hukum
Polisi Amankan 19 Orang Abaikan Pembatasan Sosial di Palmerah
Tim Gabungan Polda Metro Jaya menangkap 19 orang lantaran "nongkrong" hingga larut malam dan mengabaikan pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona penyebab Covid-19.
Napi Rutan Kelas II B Wonosari Dapat Program Asimilasi
Sedikitnya 27 Narapidana (Napi) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bebas bersyarat.
Menunda Impor Bawang Putih, Pengusaha Harus Disanksi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah menetapkan sanksi yang tegas, kepada importir yang dengan sengaja dan tanpa alasan menunda realisasi impor bawang putih.
Selama Maret 2020, di Kalbar Ada 43 Kasus Hukum Melibatkan Anak
Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mencatat, sepanjang Maret 2020 ada 43 kasus yang melibatkan anak-anak. Kasusnya tersebar di beberapa kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
KKP Rampungkan Berkas Penyidikan Kasus ‘Destructive Fishing’ di Flotim
Dikatakan, dalam kasus destructive fishing tersebut, tersangka ND diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di wilayah perairan Flores Timur. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 84 ayat 2…
Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin Dipanggil KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.