Hukum

Anggota Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggeledah rumah terduga teroris berinisial TH di kontrakan orang tuanya di Jalan Bambu Laranga

Sementara itu Satuan Wilayah Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara menindak sebanyak 3.053 pengendara, yang berada di urutan kedua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria terkait dengan pemeriksaan empat orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku usaha di Provinsi Papua Barat agar tidak memanipulasi

Maka dari itu, pihak Polres Singkwang mengimbau agar kepada masyarakat selaku pengguna media sosial, jika ada permasalahan, apalagi persoalan pribadi, tak perlu diunggah ke media sosial.

Selain itu, KPK juga telah mengidentifikasi total suap yang mengalir kepada para tersangka maupun sejumlah pihak mencapai sekitar Rp100 miliar.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang, melakukan tes urine secara mendadak kepada peserta pelatihan dan pembinaan masyarakat anti Narkoba. Peserta pelatihan adalah Kepala SMP dan SMA baik negeri maupun swasta se-kota Singkawang.

Aparat Polres Pamekasan, Jawa Timur, menemukan keberadaan oknum anggota polisi di wilayahnya yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Proses persidangan kasus gugatan Hotel Kumala terhadap PT. PLN Distributor Jawa Timur Area Banyuwangi, telah divonis oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Menurut informasi tersebut, kronologi kejadian, yakni pada Kamis 10 Oktober 2019, sekitar Pukul 11.55 WIB, di depan Gerbang Lapangan Alun-alun Menes, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, telah terjadi penyerangan atau…

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih untuk kasus perkara korupsi

Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan dengan revisi Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012

Kekurangan dalam BAP tersebut, yakni syarat materiil dan barang bukti kasus alih fungsi hutan.

KPI disebut merupakan lembaga yang mandiri dan bukan urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Akan tetapi, katanya, tiba-tiba dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPI di daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS), sebagai tersangka penerima gratifikasi.