BPJPH

"Besarnya ekosistem halal Indonesia dengan dukungan modal halal yang kita miliki, baik modal insani, modal sosial, modal demografik, dan seterusnya, bisa dipastikan produk halal kita sangat potensial mendukung peningkatan kinerja…

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengajukan sertifikasi halal atas produknya tidak perlu membayar biaya apa pun kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga yang kini berwenang mengeluarkan sertifikat halal untuk…

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menunjuk PT Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LHP) tanpa melibatkan Majelis Ulama Indonesia.

Sejak mulai beroperasi bulan Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah melakukan proses sertifikasi terhadap 500 lebih

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini ada di bawah kendali Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal, mulai Kamis (17/10/2019) sudah tidak lagi diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kewajiban sertifikasi halal akan dilakukan secara bertahap. Tujuannya memberikan kepastian dan kesempatan kepada pelaku usaha mempersiapkan proses sertifikasinya," kata Sukoso, pada acara Internalisasi Bisnis Proses BPJPH, melalui…

"BPJPH serahkan kewenangan Sertifikasi Halal kepada MUI sampai siap menjalankan tugas dan fungsinya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/1/2019).