Yanuar mengharapkan pemerintah menyempurnakan relaksasi DNI tersebut, salah satunya dengan menerbitkan peraturan guna menahan modal tersebut tetap di Indonesia dan tidak dilarikan keluar negeri agar defisit neraca jasa tidak melebar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan lima sektor usaha terkait UMKM dan Koperasi tidak lagi masuk dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengemukakan kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI mempermudah usaha mikro kecil menengah (UMKM), terutama dalam hal…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan perubahan DNI 2018 yang membuka aliran penanaman modal asing tersebut dilakukan karena modal di dalam negeri kurang mencukupi.