#DPR

Usai penetapan 4 tersangka terkait kasus minyak goreng, banyak yang mempertanyakan apakah permasalahan minyak goreng

Ia mengacu pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Yang dikejar jangan hanya suapnya, tapi siapapun yang menikmati perizinan ilegal tersebut sehingga merugikan keuangan negara

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta untuk melakukan audit investigasi rantai distribusi minyak goreng

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai saat ini komoditas minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran

Komisi VIII DPR RI berharap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mensosialisasikan pengelolaan keuangan haji dengan baik kepada publik.