#DPR

Ia juga menginginkan, pemerintah mewaspadai dampak pelemahan permintaan global terhadap komoditas ekspor unggulan, seperti karet dan minyak kelapa sawit, karena berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kelas bawah.

Ia memperkirakan, Badan Legislasi DPR menyiapkan draft RUU Kamtan Siber secara terburu-buru, kemungkinan karena RUU Kamtan Siber sudah terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019, sementara masa tugas anggota…

"Kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad dengan tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan," papar Presiden…

beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut diantaranya sudah adanya surat (Surpres) namun tidak disertai daftar inventaris masalah (DIM).

"Setelah selesai melakukan uji kelayakan dan kepatutan, pada Rabu (10/7), Komisi I akan melakukan rapat pleno untuk memilih sembilan nama dari 34 calon untuk menjadi anggota KPI periode berikutnya," katanya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Suir Syam, mengatakan, momen Ramadan kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman sangat tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan di lapangan, agar tidak menimbulkan ancaman kesehatan…

"KPU, KPUD dan Bawaslu harus memastikan wilayah yang akan menjalani pemungutan suara ulang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan juga memastikan tidak adanya lagi pelanggaran maupun kesalahan dalam pelaksanaan…

Menurut Menag, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan, karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks.

"Peran-peran Setya Novanto dalam proses persidangan yang sudah terungkap, juga penting dalam proses penyidikan," ujar Febri.

"Saya rindu terhadap sosok Almarhum Bapak H.M. Soeharto dengan Trilogi Pembangunannya. Keluarga Cendana selalu kompak dan solid, maka saya merasa yakin untuk berjuang dengan Partai Berkarya," ungkapnya kepada Cendana News, Kamis (4/4/2019).

Darori mengatakan, seharusnya penugasan ini juga diberikan kepada perusahaan swasta agar Bulog terhindar dari tudingan praktik monopoli.

Tersangka Sukiman, selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusi yang dilanggar, baik secara aktual maupun…