#DPR

"Dengan kondisi kekurangan guru itu kami terpaksa mengangkat guru tidak tetap (GTT)," katanya saat menerima kunjungan anggota Komisi X DPR Putra Nababan dan Sekretaris Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud, Dr. Thamrin Kasman di Lebak,…

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan mereka belum bisa meneruskan untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya terkait RUU Ketahanan Keluarga karena lima dari sembilan fraksi menolak melanjutkan pembahasan RUU…

"Momentum perkembangan ekonomi pada triwulan III-2020 sudah menemukan turning point, untuk kembali kepada track pertumbuhan ekonomi positif. Hal ini tercermin dari terjadinya perbaikan di berbagai sektor ekonomi nasional, dari kondisi…

Tanpa tindak lanjut pemerintah maupun DPR, saat pengujian undang-undang dikabulkan, maka undang-undang yang dikabulkan otomatis berubah.

Persentase pebisnis terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 23 persen, disusul Partai Gerindra sebesar 16 persen, dan Partai Golkar sebesar 16 persen.

"Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS ini akan memberikan manfaat bagi Indonesia melalui jalur investasi," ujar Menkeu dalam keterangan pers yang diterima Cendana News di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

UU Bea Meterai yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 ini mengatur mengenai tarif bea meterai, yang sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi satu tarif, yaitu Rp10.000.