JKN

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali menjadi sorotan publik, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggap melawan Putusan Mahkamah Agung (MA),

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Joko Widodo berpihak pada rakyat terkait penetapan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam proses audit tersebut, BPKP menemukan sejumlah persoalan, termasuk di antaranya ketidaksesuaian antara penerimaan BPJS Kesehatan dari iuran peserta dengan pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan program JKN.

"Pemerintah tidak ada niatan menghentikan KS-NIK. Makanya, akan mencoba menempuh jalur hukum terkait program kesehatan Kota Bekasi yang sudah berjalan beberapa tahun tersebut, sehingga bisa menjadi komplementer kebijakan pusat," ujar Wali…

Pengelolaan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya penerima bantuan iuran diusulkan untuk diserahkan kepada daerah.

Menkes Terawan menyatakan salah satu hal yang disoroti adalah layanan persalinan melalui operasi sectio caesarea yang banyak terjadi di seluruh daerah dan diduga tidak sesuai ketentuan.

Pihak BPJS Kesehatan menganjurkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk turun kelas