Konstitusi

"Putusan MK yang memperbolehkan mantan narapidana, khususnya koruptor ikut pemilihan kepala daerah setelah lima tahun lepas dari hukuman pidana sudah sangat tepat. Dan kita menyambut baik atas adanya putusan MK tersebut," kata Koordinator…

"Dalam UU Pemilu, nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota telah diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UU Pemilu yang menyebutkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu…

"Saya tidak tahu Desa Bangbang dipilih sebagai Desa Konstitusi. Saya baru tahu setelah desa Bangbang dikukuhkan sebagai desa Konstitusi. Bukan karena adanya masukan atau KKN dari saya. Tapi benar-benar dipilih sendiri dari MK dan sesuai…

"Pasal 83A ayat (1) UU Adminduk berbunyi, 'Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh menteri atas usulan gubernur'. Sedangkan Pasal 83A ayat (2) berbunyi,…

"Amar putusan, mengadili. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ucap Wakil Ketua MK, Aswanto, saat sidang pengucapan putusan uji materil UU Tipikor di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"Amar putusan. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya," kata Wakil Ketua MK, Aswanto, dalam Wakil sidang pengucapan putusan uji materiil UU Perkawinan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan tiga pengacara di antaranya Ignatius Supriyadi akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Korupsi adalah wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat," kata Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, membacakan pokok…

"Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) UU Pilkada berbunyi , Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS, dan Pasal 23 ayat (3) berbunyi…

"Secara historis memang gagasan tentang perlunya lembaga seperti MK, pernah disampaikan oleh bapak pendiri Indonesia pada masa pembahasan penyusunan UUD 1945 di awal kemerdekaan," kata Anwar Usman di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Selain membedah dan meluncurkan 24 buku tersebut, pada saat bersamaan, turut pula diluncurkan buku "Cultural Constitution and Constitutional Culture", yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK,…

MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar telah mewujudkan reformasi konstitusi Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Din menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul, serta menangani penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila secara berkeadilan.

"Amar putusan. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK Anwar Usman saat sidang pengucapan putusan sengketa PHPU Pileg 2019 di Ruang Sidang, Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"MK mulai menggelar sidang lanjutan PHPU 2019 untuk seluruh panel, dengan agenda mendengar keterangan saksi atau ahli pemohon, termohon, dan pihak terkait," ujar Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi, Fajar…