Konstitusi

"Ya benar, berdasarkan keputusan RPH hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Fajar kepada wartawan, Senin (24/6/2019)

"Komitmen tersebut diwujudkan untuk memastikan agar proses penanganan perkara, terutama persidangan yang terbuka untuk umum, berjalan dengan lancar, tanpa gangguan atau hambatan. Demikian pula, mengenai perlakuan terhadap saksi dan ahli…

Bermula saat BW izin meninggalkan ruang persidangan untuk mengecek alat bukti tambahan yang diserahkan oleh Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo-Sandi di lobi utama MK.

Deklarasi yang dimotori Polres Pamekasan di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan ini dihadiri perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat, seperti, mahasiswa, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi…

"Massa aksi yang turun untuk mengawal MK ini tidak ada hubungan dengan pasangan calon, baik itu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, masa aksi turun ke jalan karena panggilan hati atau inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK, agar…

"Tidak akan ada bentuk intervensi apa pun dan dari siapa pun dalam putusan MK selama persidangan nanti, dan MK adalah lembaga yang independen dalam menangani perkara sengketa Pilpres dan Pileg," kata Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta, usai…

"Pada Majelis Panel pertama diketuai Ketua MK Anwar Usman dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Anwar merupakan hakim konstitusi dengan lembaga pengusul MA, Enny diusulkan oleh presiden (pemerintah), dan Arief diusulkan oleh…

"Untuk memperlancar persidangan nanti sebagai Pihak Terkait dan berdasarkan PMK Nomor 4/2018, maka perlu kami memahami aturan tersebut, karena ini baru pertama kalinya aturan itu dijalankan," kata Yusril, di hadapan Panitera MK, Muhidin, di…

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah berpendapat pokok permohonan para Pemohon soal kata "nasional" dalam frasa "bencana alam nasional" pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor bertentangan dengan gagasan negara hukum.