KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menginformasikan, total gratifikasi yang diterima Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun, senilai Rp6,1 miliar.

Informasi di lapangan, penggeledahan sudah dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB dan masih berlangsung sampai saat ini.

Dua saksi itu, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Yous Sudrajat dan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Kadarwati.

"KPK ingin menanamkan bahwa sesungguhnya antikorupsi terkait dengan nilai-nilai yang diterjemahkan ke dalam sembilan nilai, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil," kata koordinator …

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, ceritakan persoalan gaji dan setoran ke partai politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi), Kamis (18/7/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus suap perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Tiga orang pejabat di Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR, dituntut 8 tahun, 5 tahun dan 5,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiganya dinilai terbukti menerima suap dari pengusaha dalam jumlah yang bervariasi.

"Rata-rata kasus yang ditangani KPK ini kasus high profile. Mereka (pelaku) tidak akan melakukannya sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan penyiraman," tuturnya.

"Tim menemukan fakta terdapat probabilitas, bahwa kasus yang ditangani korban menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat dugaan penggunaan wewenang yang berlebihan," kata Nur Kholis, dalam konferensi pers di Kantor Bareskrim Polri,…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil mantan anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Hanura, Farid Al Fauzi,

"KPK mengimbau agar pihak-pihak lain yang pernah menerima uang terkait RTH ini agar segera mengembalikan pada KPK. Hal tersebut pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dan juga dapat membantu penanganan perkara ini," kata…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi saksi soal proses penganggaran untuk Kabupaten Tulunggagung.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," katanya.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa SUD, pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014," kata Juru…

Dua saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Indung (IND) dari pihak swasta.