KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, selama 30 hari ke depan, terhitung sejak 9 September 2019.

Nasir menjelaskan jika Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mulai melakukan uji coba terkait penerapan E-TLE di ruas jalan tol.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tersangka juga akan dipanggil. Kami harap ada sikap kooperatif nanti ketika dipanggil oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Kami juga melakukan identifikasi dan penelusuran aset lebih lanjut karena dugaan suap yang diterima sejauh ini kan cukup signifikan lebih dari Rp26 miliar," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

"Yang paling berat bagi kami adalah  KPK tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut. Juga dengan dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas)," tutur Nurul Ghufron saat ditemui Cendana News di kampus Universitas Jember (Unej), Kamis (19/9/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis memanggil dua pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) dalam

“Karena saya baru tahu sore, tentu beri kesempatan saya nanti untuk berkonsultasi kepada pak presiden,” kata Imam di rumah dinasnya di Kompleks Kementerian Widya Chandra, Jakarta, Rabu malam.

Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut penindakan pelaku tindak pidana korupsi. Namun untuk lebih jauh, adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terjadi di saat sekarang dan di masa datang.

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil sembilan saksi, dalam penyidikan kasus suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Tahun 2019, Rabu (18/9/2019).

Rapat Paripurna DPR RI ke-9, Masa Persidangan I periode 2019-2020, menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk disahkan menjadi undang-undang.

Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Muhd Dali

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus suap terkait

KPK sebagai pihak yang menjalankan pemberantasan korupsi dan tahu akan permasalahan di lapangan tetapi kenapa tidak diajak bicara serta kecenderungan rumusan dari Presiden dan DPR itu melemahkan semua.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

“Kita meminta pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan RUU KPK,” kata Prof, Koentjoro, Guru Besar Psikologi UGM, mewakili civitas akademika dalam membacakan pernyataan sikap di halaman Balairung, Kampus UGM, Minggu (15/9/2019).