Mahkamah Agung

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, menyampaikan kabar berduka cita atas meninggalnya

Aksi penipuan dengan modus menjanjikan kemudahan proses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) membayangi proses rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudusial tersebut.

"Putusan Mahkamah Agung menyatakan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya dari aspek syarat formal tidak terpenuhi," kata Abdullah

Sebelumnya, putusan MA terhadap Syafruddin tidak diambil dengan suara bulat. Tiga orang hakim memiliki pendapat yang berbeda.

"Terkait dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 83/PK/Pidsus/2017 dengan terdakwa bernama Baiq Nuril yang telah dijatuhkan pada tanggal 4 Juli 2019, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat atas kasus tersebut," kata…

"Dalam Kasasi sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jonto Pasal 45 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang ITE. Sehingga perbuatan itu dianggap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana.…

"Tercatat hingga saat ini pendaftaran seleksi calon hakim ad hoc Tipikor dan Hubungan Industrial pada MA diterima Komisi Yudisial. Di mana 43 orang calon hakim ad hoc Tipikor konfirmasi dan 52 orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial…

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung akan melantik Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang baru.

Peluncuran SIPP ini sendiri bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Untuk aturan hukum acara sengketa pemilu, MA telah mengeluarkan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu PERMA No. 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administatif Pemilihan Umum di MA, PERMA No. 5 Tahun 2017…

Mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga ke MA haruslah meningkat, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan.

Malanjum ingin mengetahui tentang banyak hal kepada Hatta Ali seperti jumlah hakim agung wanita, cara perekrutan hakim agung, dan lainnya.

Salah satunya, MA telah menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau lazim disebut aplikasi electronic court (e-court).

Mahkamah Agung (MA) melatih para hakim memahami perspektif gender. Pemahanan tersebut dibutuhkan ketika mengadili perkara yang berhubungan dengan isu perempuan.

Menurut Hatta Ali, pada tahun 2018, terdapat 445 perkara terdaftar menggunakan e-court pada pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan jumlah panjar biaya perkara sebanyak Rp594.259.208.