mk

Terkait Perppu, Wapres menolak penerbitan produk hukum itu karena akan dapat melemahkan wibawa Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya sudah menyepakati pembahasan revisi UU KPK melalui surat presiden (surpres).

Dalam Petitum, Pemohon meminta kepada MK agar memerintahkan pemilu ulang. Kemudian, penyelenggara Pemilu 50 persen dari Tim Kampanye Nasional (TKN) dan 50 persen dari Badan Pemenangan Nasional (BPN), agar Pemilu berjalan dengan fair.…

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, seorang pemuda yang mengaku mencintai Pancasila dan selalu ingin menegakkan Pancasila sebagai dasar negara demi keutuhan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengajukan uji materi UU Nomor 1/1946 tentang…

Uji materi tersebut dilakukan guna mempersoalkan indikasi adanya cacat formil dan cacat materiil dalam pembentukan revisi UU KPK.

"Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK," ujar peneliti ICW.

Sejumlah mahasiswa dan warga Negara Indonesia, mengajukan uji materil atas UU KPK pasca perubahan yang baru saja disahkan oleh DPR.

Pembangunan hukum berkarakter Pancasila, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dielakkan. Hal tersebut berlaku bagi para pembentuk undang-undang, aparatur penegak hukum, maupun seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun legal…

Tiga orang advokat melakukan uji materiil, Pasal 416 ayat (1) UU No.7/2017, tentang Pemilihan Umum. Pengujian dilakukan pada syarat perolehan suara presiden dan wakil presiden terpilih, untuk dapat dilantik.

Pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif di MK mendapatkan tiga tiga rekor Muri.

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-16, Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan 24 buku bertema hukum dan konstitusi.

"Selain membedah dan meluncurkan 24 buku tersebut, pada saat bersamaan, turut pula diluncurkan buku "Cultural Constitution and Constitutional Culture", yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK,…

Menurut Ilham, sebelumnya penyelenggaraan pemilu mau pun pilkada di Papua yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi, selalu berakhir dikabulkan Mahkamah, baik berupa pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugur, untuk permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2019, yang diajukan oleh Partai Berkarya.

ahkamah Konstitusi (MK) akhirnya merampungkan proses tahapan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg yang digelar

Larangan bagi mantan koruptor untuk mengikuti ajang pemilihan kepala daerah, semestinya diatur di dalam undang-undang. Keberadaanya bisa dilakukan dengan merevisi UU Pilkada.