NTB

"Banyak orang yang menyangka, bahwa dengan adanya halal tourism kemudian orang tidak boleh lagi berenang. Sehingga cerita menakutkan ini mematahkan semangat halal tourism, untuk itu harus diluruskan" kata Zul, di acara the internasional…

Pondok Pesantren (Ponpes) Sirajul Huda, Kabupaten Lombok Tengah dinilai sukses mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agribisnis

Dikatakan, produksi sampah setiap kabupaten kota setiap hari di NTB cukup tinggi. Kota Mataram produksi sampahnya sebesar 314,3 ton, Lombok Barat 469,56 ton, Lombok Utara 149,15 ton. Kemudian Lombok Tengah 645,73 ton, Lombok Timur 801,74…

Penyidik Kepolisian Resor Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, memulangkan mahasiswa berinisial IW (19), penyebar konten penghinaan dan ujaran kebencian.

BMKG memprakirakan wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur masih akan mengalami hari tanpa hujan hingga November mendatang.

Untuk bisa membentuk kampung pengawasan tepat sasaran, sebelum menetapkan sebuah lingkungan yang akan menjadi kampung pengawasan, Bawaslu terlebih dahulu akan melakukan pemetaan terhadap tingkat kerawanan di masing-masing lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggencarkan normalisasi saluran air. Hal itu untuk mengantisipasi banjir, genangan air, serta luapan air hujan ke rumah penduduk saat musim hujan.

"Selain antar negara melalui pembukaan jalur penerbangan, kita ingin konektivitas antar wilayah juga bisa semakin dipermudah, melalui pembukaan jalur transportasi laut Badas-Surabaya," kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Bayu Windiya,…

"Masalah kemasan penting, tapi tidak kalah penting perlu diperhatikan masyarakat pelaku UMKM adalah higienitas dan kesehatan produk yang dihasilkan, jangan sampai ada terkandung zat yang bisa membahayakan konsumen," kata Wakil Gubernur NTB,…

"Untuk Pon Papua 2020 mendatang, KONI targetkan bisa meraih 17 medali emas dari semua cabang olahraga yang dilombakan," kata Andy di Mataram, Jumat (27/9/2019).

“Makanya, usai aksi tadi langsung melakukan gotong royong bersama teman peserta aksi lain dari sejumlah kampus, seperti Universitas Mataram, IKIP Mataram dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram,” katanya.

"Dengan adanya UU pesantren dan perda, nantinya kita berharap pendidikan pesantren akan makin kuat dan tidak lagi dipandang sebelah mata," katanya.

Unjuk rasa tersebut bertujuan meminta pemerintah dan anggota DPR meninjau kembali RUU KUHP karena dianggap kontroversial.

"Mengatasi masalah kekeringan dan krisis air bersih, tidak cukup hanya dengan droping air bersih saat bencana melanda, tapi harus ada program penanganan jangka panjang, agar tidak terulang," kata Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, di Mataram,…

Ia mengatakan, regulasi tersebut dikeluarkan, sebagai langkah konkrit Pemprov NTB merespons masih tingginya angka pernikahan usia anak di NTB, dan ditargetkan bisa segera menjadi peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan bersama DPRD NTB.