Reklamasi

"Intinya, gugatannya ditolak, cuma pertimbangan majelis hakimnya seperti apa, saya belum baca karena kita belum terima putusannya," kata Yayan saat dihubungi wartawan, di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (18/9/2019) malam.

"Beliau (BJ Habibie) pernah ada sesuatu panggil ke saya. Misalnya seperti kemarin saat ramai reklamasi. Saya dipanggil Pak habibie, 'Anies yang dihadapi (soal reklamasi) itu besar loh Nies, kamu hati-hati' ini raksasa loh," ujar Anies di…

"Untuk menyimbolkan (reklamasi) kepemilikannya adalah milik negara, bukan pribadi, maka kita adakan upacara di sana sebagai simbol Tanah Air kita," ungkap Anies, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). 

Dua anggota DPRD itu, yakni anggota DPRD Kabupaten Karimun Nyimas Novi Ujiani dan anggota DPRD Provinsi Kepri Bobby Jayanto. Kedunya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun (NBA).

"Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberikan kepercayaan kepada kantor hukum Integrity, Indrayana Centre for Government, Constitution and Society, untuk mewakili dan mendampingi Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi gugatan…

Keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak meneruskan reklamasi di Teluk Jakarta sudah melalui kajian yang jelas. Pemprov DKI tidak akan meneruskan proyek reklamasi 13 pulau yang belum terbangun sama sekali.

Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI saat ini sedang menunggu petikan resmi putusan dari PTUN Jakarta. Putusan dikeluarkan 9 Juli 2019. Menurut Anies, langkah banding tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima petikannya lengkap dari…

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah, dan mencabut Surat Keputusan pembatalan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

"Loh konsep dari mana itu? Di mana bagian pulaunya yang nyambung dengan daratan?" kata Pandapotan, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Pihaknya belum mengajukan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD. Aturan tersebut diajukan sebagai dasar hukum pemanfaatan perairan yang selama ini belum memiliki payung hukum yang kuat.

Menurutnya, bila raperda era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diterbitkan kembali, maka akan membuat 13 pulau yang sudah dihentikan bakal terbuka kembali untuk pengembang.

Dia menyarankan, agar terlebih dahulu DPRD DKI Jakarta menanyakan ke kepala dinas terkait. Usulan hak interpelasi dinilai terlalu jauh.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi menuai pro kontra di kalangan DPRD DKI Jakarta.

Nelayan kerang hijau di Teluk Jakarta mengeluhkan aliran pencemaran air limbah, dan proyek reklamasi pulau di Teluk Jakarta Utara.

Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta tidak bisa menyegel atau membongkar lokasi food street. Meski fasilitas yang berada di lahan reklamasi, yang kini menjadi Pantai Maju tersebut tidak memiliki izin.