Sumbar

"Selama ini, soal pencairan pinjaman modal itu diatur dengan sistem berapa orang yang bisa diterima pengajuan pinjaman modal usaha, sesuai dengan ketentuan dari Tabur Puja. Tapi kalau sudah mandiri, persoalan pinjam-meminjam disesuaikan…

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh daerahnya supaya cepat tanggap dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi. 

Perkembangan pariwisata di Sumatera Barat tidak terlepas dari adanya transportasi yang memadai, baik itu untuk di darat, udara, dan laut. Seperti kereta api, kapal Mentawai Fast, penerbangan antarprovinsi dan antarnegara.

Perjalanan Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami) Padang, Sumatera Barat, selama empat tahun ini, bukanlah singkat. Terutama untuk membantu masyarakat yang tergolong pra sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhortbun), memilih menghadirkan percontohan perkebunan, untuk meningkatkan kualitas tanaman kelapa sawit. 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami), Padang, Sumatera Barat, terus memperluas jangkauan kegiatannya. Hal itu tidak terlepas dari keinginan untuk terus membantu masyarakat menuju kehidupan sejahtera.

Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebut, 880 petak Keramba Jaring Apung (KJA), di Danau Maninjau, telah dibersihkan. Pembersihan keramba di danau vulkanik itu telah dilakukan semenjak 2016-2018, dalam upaya…

KPS Pir Bun merupakan koperasi pertama yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Bahkan, dengan komitmen para pengurus dan anggotanya, KPS Pir Bun menjadi koperasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, menjadi koperasi percontohan…

Rencana membuat unit usaha di bidang jasa itu, selain untuk berpikir soal untung yang cukup menjanjikan, juga bisa mengurangi pengeluaran koperasi dalam hal kebutuhan percetakan. Karena dalam berbagai kegiatan koperasi, sering mengeluarkan…

“Jadi, kependudukan itu bukan soal masa lalu, dia adalah masalah sekarang dan masa depan. Ia berpotensi menjadi bom waktu, jika kebijakan pemerintah tidak berbasis pada data kependudukan,” tegasnya.