uji materi

Agenda sidang mengklarifikasi surat pencabutan yang telah diterima oleh MK yang bertanggal 19 Agustus  2020. 

Penentuan besaran ambang batas parlemen diperlukan metode penghitungan yang jelas dan mengedepankan proporsionalitas pemilu.

Pasal 27 dipersoalkan sejumlah pemohon yang mengajukan uji materi karena dianggap memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pemerintah.

Uji materi yang diajukan Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi.

Tiga perkara, 70, 71 dan 73 sudah disampaikan masing-masing pemohon.

Batas waktu penyidikan sebuah tindak pidana tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang No.8/1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kajian itu pun dimintanya dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia yang memakan anggaran banyak untuk calon kepala daerah.