undang-undang

Subiyanto juga mengkritisi SJSN belum berjalan sesuai konstitusi, yakni untuk keadilan dan kesejahteraan. Ia menilai masih banyaknya persoalan BPJS menunjukkan SJSN belum berjalan dengan benar.

Fachry menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap adanya jaminan produk halal dan siap ikut membantu dalam menyosialisasikan keberadaan UU JPH, utamanya di lingkup dunia usaha.

Menurut Isran Noor, Kaltim masih mengalami kekurangan tenaga penyuluh pertanian, meski sejak tahun 2013 telah disepakati sebanyak 22 ribu penyuluh diangkat sebagai pegawai.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 17 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah. Dalam amar putusan ke-17 perkara tersebut, MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan melewati tenggang waktu yang…