UU Cipta Kerja

"Apa yang kami pahami dari keterangan yang disampaikan di MK maupun konpers Pak Menko Perekonomian, yang kami tahu ini hanya untuk revisi hukum formilnya, tapi tidak materinya. Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi, terkait dampaknya…

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara…

Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain memangkas proses perizinan berusaha bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga diklaim memberi kemudahan bagi UMKM untuk memasuki ekosistem digital.

Salah satu semangat yang diusung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk memulai aktivitas berusaha.

Pemerintah terus melanjutkan roadshow dalam rangka sosialisasi dan dengar pendapat terkait Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah sebelumnya membahas kluster Perpajakan dan Tata Ruang, kini topik yang diulas mengenai…

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, klaster tata ruang di dalam UU Cipta Kerja mengatur kemudahan bagi masyarakat untuk memulai usaha.