UU Cipta Kerja

Indonesia membutuhkan banyak wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi, mengingat saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3 persen dari total populasi penduduk.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga saat ini belum melaksanakan kegiatan rapat pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun depan.

RPP tentang Pengupahan, RPP Tenaga Kerja Asing, RPP Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kembali melakukan modifikasi rute layanan sebagai antisipasi dari aksi buruh dan mahasiswa yang menuntut Pemerintah Pusat mengeluarkan Perpu untuk UU Cipta Kerja di kawasan Istana Merdeka yang…

Airlangga mengatakan iklim investasi di Indonesia semakin membaik menyusul telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

UU yang memiliki 11 klaster tersebut sebagian besar hanya untuk menyelesaikan permasalahan terkait bagaimana memulai bisnis di Indonesia.

Permohonan pengujian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara ke Mahkamah Konstitusi bertambah.