MAKASSAR – Lembaga masyarakat sipil tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulawesi Selatan, menggelar aksi damai dengan meminta Presiden Joko Widodo, agar bijak serta mempertimbangkan masukan masyarakat, sebelum memutuskan pimpinan dari 10 nama Calon Pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Panitia Seleksi.
“Presiden Jokowi diminta untuk mencoret nama-nama Capim KPK yang punya rekam jejak buruk dalam hal pemberantasan korupsi, dan tidak patuh melaporkan LHKPN,” ujar koordinator aksi, Ali Asrawi Ramadhan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/8/2019).
Selain meminta pertimbangan presiden, peserta aksi juga mendesak, agar memberhentikan Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang punya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi atau Pansel.
“Kami juga mendesak Panitia Seleksi Pimpinan KPK agar transparan dan akuntabel kepada rakyat Indonesia. Selain itu, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu menyelamatkan KPK dari segala bentuk pelemahan KPK,” tutur Ali, yang juga anggota Badan Pekerja lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi itu.
Pihaknya berharap, dari 10 nama yang akan dipilih presiden, sebelum nama-nama tersebut diberikan kepada DPR, Jokowi diminta teliti dan memperhatikan masukan masyarakat, siapa saja Capim KPK yang bermasalah dan mencoret nama tersebut.
Ia menyampaikan, dalam perjalanan seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, telah menuai banyak kritik terhadap kinerja Pansel Capim KPK, bahkan Pansel tidak mendengarkan aspirasi dan masukan serta pertimbangan masyarakat sipil.
Sebelumnya, Pansel Capim KPK telah meloloskan 20 nama capim dalam tes profile assessment. Hasil ini merupakan dari seleksi 40 nama calon pimpinan KPK lalu. Dari hasil seleksi ini, terpilih beberapa nama yang berasal dari instansi Polri, kejaksaan, auditor BPK, akademisi, advokat, ASN dan hakim.