Dana khusus itu dipakai mengejar target pembangunan awal ibu kota negara selama 4 tahun mendatang.
“Saya berharap, permintaan dana alokasi khusus ini mendapat perhatian, supaya pembangunan fasilitas pusat pemerintahan bisa dilakukan segera,” imbuh Abdul Gafur Mas’ud.
Dengan luas wilayah PPU diklaim empat kali lebih luas jika dibandingkan dengan kota Jakarta, permintaan dana itu disebut masuk akal. Apalagi, PPU hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp1,6 triliun.
Dari jumlah itu, pun sebanyak Rp1 triliun berasal dari dana bagi hasil (DBH) kucuran pemerintah pusat. Selama ini, postur APBD dengan maskot rusa tersebut banyak digunakan untuk peningkaan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan di PPU saat ini, antara lain Jembatan Pulau Balang dan jembatan tol yang menghubungkan ke Balikpapan. Kemudian jalan penghubung Sotek-Bongan yang menghubungkan PPU ke Kutai Barat. Proyek proyek tersebut sebagian didanai pemerintah daerah.