Pemkab Nunukan Diminta Awasi Distribusi Elpiji Bersubsidi

NUNUKAN – Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Hj Rahma Leppa, meminta Pemkab Nunukan mencari solusi pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di daerah setempat yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Perlunya langkah nyata pengawasan ketat soal pendistribusian agar lebih ditingkatkan dan diperketat lagi, sehingga sasarannya tepat kepada warga tak mampu,” ucapnya di Nunukan, Selasa.

Kemudian, lanjut dia, pengawasan ketat ini dibutuhkan guna mengantisipasi adanya warga tergolong mampu yang menggunakan gas elpiji bersubsidi ini.

“Saya minta pemda lebih meningkatkan pengawasan lagi supaya distribusinya benar-benar tepat sasaran yakni warga kurang mampu,” ucapnya.

Ketua DPRD Nunukan ini juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadarannya sendiri utamanya yang tergolong mampu agar tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi ini.

Tanpa kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri, kata dia, maka pendistribusian gas elpiji 3 kilogram ini tidak akan selesai. Bahkan sangat sulit menemukan solusinya sehingga terus bermasalah dari aspek keadilannya.

“Masyarakat dituntut sadar sendiri utamanya yang tergolong mampu supaya tidak menggunakan lagi gas elpiji tigakilo gram itu. Kalau tanpa kesadaran masyarakat sendiri saya rasa sangat sulit menyelesaikan masalah gas bersubsidi ini,” beber Hj Leppa.

Ia kembali mengulangi keinginannya pada sisi pengawasan dan kesadaran masyarakat terkait dengan permasalahan gas elpiji bersubsidi ini.

Bahwa perlunya sinergitas antara pemda dengan masyarakat dalam mendorong peningkatan kesadaran agar tidak melakukan penimbunan atau menyembunyikan demi keinginannya meraup keuntungan lebih besar.

Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dari pemda sangat diharapkan lebih intens lagi.

Hal itu penting, guna meminimalisir terjadi tindakan sepihak dari oknum masyarakat yang menaikkan harga melebihi batas kewajaran sehingga membebani warga miskin.

Jika kondisi seperti ini terus terjadi maka rasa keadilan dari masyarakat yang berhak mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah akan terabaikan. (Ant)

DPRDelpijigasKaltaranunukan
Comments (0)
Add Comment