Bank Indonesia Dorong Pemda Bali Gunakan ETP

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR – Bank Indonesia (BI) mendorong Pemda Bali memaksimalkan manfaat Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) sebagai bentuk akselerasi digital ekonomi keuangan untuk kemajuan ekonomi di daerah.

Kepala BI KPw Bali, Trisno Nugroho, mengatakan, dengan penggunaan ETP di lingkungan Pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota maka akan lebih akuntabel, transparan dan mudah karena dana yang masuk langsung ke kas negara, tidak ada lagi yang tercecer.

Kepala BI KPw Bali, Trisno Nugroho (kiri) bersama Gubernur Bali I Wayan Koster, saat mencoba aktivasi Qris bagian dari program elektronifikasi transaksi pemda (ETP), Kamis (7/11/2019) -Foto: Sultan Anshori.

“Ketika pendapatan daerah naik, artinya buat masyarakat juga bagus karena prosesnya sangat mudah dan tentu hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Karena hasil dari pendapatan daerah yang meningkat,” ujarnya di sela-sela kegiatan rapat koordinasi nasional transaksi non tunai dengan tema “Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Non Tunai” di Sanur Denpasar, Kamis (7/11/2019).

Sementara itu, Kepala Grup Sistem Pembayaran Ritel dan Pengelolaan Uang Rupiah, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Pungky Purnomo Wibowo menegaskan, setiap transaksi yang menggunakan sistem ETP ini lebih murah jika dibandingkan sistem transaksi lainnya.

Dikatakan, setiap orang yang menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) macam kartu debit kena biaya 1%, ETP hanya 0,7%. Karena aplikasi ini berbasis jaringan, pihak penyelenggara juga sudah menyiapkan jaringan bekerjasama dengan provider yang ada.

“Bali, salah satu provinsi yang kita jadikan pilot project ETP. Dan 1 Januari 2020 serentak di seluruh Indonesia akan mulai menggunakan Qris,” kata Pungky.

Ia juga jelaskan ETP bisa membantu pembayaran pemda, untuk retribusi pasar, pajak daerah seperti PHR, semuanya harus menggunakan Qris sebagai fasilitas transaksi. Paling tidak katanya dari segi infrastruktur jadi lebih murah, tidak perlu ada EDC dan lain sebagainya, juga lebih transparan, akuntabel, efisien dan tercatat.

“Dengan mulai digunakannya Qris, tidak ada lagi monopoli, semua standar menggunakan Qris, semua uang elektronik harus menggunakan Qris,” tegasnya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut baik program ETP ini. Menurutnya ETP dapat menjadi upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, membantu peningkatan keuangan inklusif.

“Penerapannya di Bali kita akan buatkan Pergubnya, supaya bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.

Baliinklusifkeuangantransaksi
Comments (0)
Add Comment