Gubernur Bali Keluarkan Dua Pergub Perlindungan Alam

Editor: Koko Triarko

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali resmi  mengeluarkan dua Pergub untuk melindungi dan memperbaiki alam lingkungan Bali beserta segala isinya.

Gubernur Bali Wayan Koster, mengatakan dua peraturan gubernur tersebut, Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dijelaskan Koster, Pergub Nomor 45 Tentang Bali Energi Bersih terdiri dari 11 Bab dan 33 Pasal, dengan semangat utama menjamin pemenuhan semua kebutuhan energi di Bali secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan menggunakan Energi Bersih.

“Nantinya dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan Energi Bersih akan berfokus pada sumber energi terbarukan, seperti sinar matahari, tenaga air, angin, panas bumi, biomassa, biogas,” ujarnya, saat menggelar press conference bersama awak media di rumah jabatan Gubernur Denpasar Selasa, (12/11/2019).

Koster menambahkan, dalam Pergub ini juga mengatur tentang pengembangan bangunan hijau, bangunan yang memiliki keseimbangan antara energi yang dihasilkan serta energi yang digunakan (zero energy building).

Disebutkan, bangunan hijau yang akan dikembangkan adalah yang memiliki karakter tropis dan sesuai dengan arsitektur tradisional Bali.

Selain itu, desain atau tata letak bangunan yang memanfaatkan sinar matahari secara optimal, penggunaan material bangunan ramah lingkungan, alat kelistrikan dan transportasi dalam gedung yang hemat listrik sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dan energi terbarukan lainnya.

Pengembangan bangunan hijau ini akan menyasar bangunan pemerintah pusat dan daerah, serta bangunan komersial, industri, sosial dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 500 meter persegi.

Pemasangan PLTS atap dan/atau pemanfaatan teknologi surya lainnya pada bangunan-bangunan tersebut, dilakukan pada tenggat waktu beragam, dari 2021 hingga 2024.

Bangunan industri, komersial, dan mall dengan luas lantai lebih dari 1.000 meter persegi, bangunan resor dengan luas lahan lebih dari 3.000 meter persegi dan bangunan hotel bintang empat ke atas yang menggunakan listrik bersumber dari energi bersih secara proporsional memperoleh tarif listrik khusus/ tarif hijau dari Pelaku Usaha Ketenagalistrikan.

“Saya berharap kepada pelaku usaha ketenagalistrikan, harus melakukan konversi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan atau bahan bakar minyak ke pembangkit listrik energi bersih. Konversi dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati oleh Pelaku Usaha Ketenagalistrikan dengan pemerintah daerah dan/atau paling lama sesuai umur ekonomis pembangkit,” tegas Koster.

Sementara untuk rincian Pergub Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai, terdiri dari 17 Bab dan 25 pasal.

Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan salah satunya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam Bali, serta meminimalkan kerusakan situs warisan budaya dan bangunan suci keagamaan di Bali.

Selain itu, mendukung program pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi. Dan, terakhir mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan listrik di Bali untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak fosil ke KBL Berbasis Baterai.

Koster menambahkan, strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai dilakukan melalui delapan kewajiban. Pertama, kewajiban penggunaan KBL Berbasis Baterai pada instansi pemerintah, otoritas pengelola kawasan, BUMN atau BUMD, serta perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum secara bertahap.

Ke dua, kewajiban bagi industri KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya untuk menggunakan konten lokal.

Ke tiga, pemberian insentif bagi pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai.

Ke empat, pemberian insentif bagi industri yang berlokasi di daerah untuk memproduksi/merakit KBL Berbasis Baterai beserta usaha pendukungnya.

Ke lima, pengendalian penggunaan Kendaraan Bermotor berbahan bakar minyak fosil secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ke enam, pembentukan komite percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.

Ke tujuh, penetapan zona penggunaan KBL Berbasis Baterai di daerah-daerah tujuan wisata utama. Dan. yang terakhir ke delapan, yang tidak kalah penting adalah kampanye penggunaan KBL Berbasis Baterai yang menyasar kalangan pelajar dan generasi muda sebagai pengguna potensial KBL Berbasis Baterai di masa depan.

“Kedua Pergub ini kita keluarkan sebagai  wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengimplementasikan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU. Yang mengandung makna “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali,” tutupnya.

alamBalidenpasarenergipergub
Comments (0)
Add Comment