Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah di Banyumas, Dikebut

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Pemkab Banyumas saat ini sedang gencar melakukan pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah. Sepanjang tahun 2019 ini, sudah ada 10 PDU yang dibangun, yaitu dari APBD sebanyak 8 PDU dan dari APBN ada 2 PDU.

Delapan PDU yang dibangun dengan dana APBD antara lain berlokasi di Kelurahan Arcawinangun, Kelurahan Purwokerto Wetan, Pabuaran, Bobosan, Kober, Tanjung, Kedungwuluh dan di Kelurahan Purwokerto Lor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Suyanto mengatakan, saat ini Banyumas sudah memiliki 15 PDU, 10 PDU dibangun tahun 2019 dan tahun 2018 lalu, dibangun 5 PDU.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Suyanto, Rabu (4/12/2019) memberikan penjelasan tentang PDU. Foto: Hermiana E. Effendi

Untuk tahun 2020, direncanakan ada penambahan pembangunan PDU sampai 9 lokasi. Dengan perincian dua PDU dibangun dari APBD dan 7 PDU dibangun dari bantuan APBN.

“PDU itu fungsinya sama seperti hanggar, ada pemilahan dan pengolahan sampah, hanya saja masih lebih luas hanggar. Untuk banyaknya PDU per kecamatan, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan banyaknya produksi sampah di wilayah tersebut, sehingga masing-masing kecamatan tidak sama,” terang Suyanto, Rabu (4/12/2019).

Suyanto mencontohkan, untuk wilayah kecamatan di perkotaan, dengan jumlah empat kecamatan, sekarang sudah dibangun 12 PDU. Dengan asumsi tiap dua kelurahan disediakan satu PDU. Mengingat, produksi sampah di wilayah perkotaan lebih banyak dibanding wilayah lainnya.

Sementara sisanya sebanyak 12 PDU, tersebar pada 23 kecamatan. Suyanto mengaku optimis, tahun depan dengan bertambahnya 9 PDU, maka persoalan sampah di Kabupaten Banyumas tuntas.

“PDU ini mandiri dalam pengelolaan sampah, dari kita hanya mem-back up untuk pengangkutan residu saja,” jelasnya.

Bangunan PDU tersebut didirikan di atas tanah milik Pemkab Banyumas dan sebagian ada yang dibangun di tanah milik desa.

Untuk PDU yang didirikan di atas tanah desa, pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan yang berada di tanah pemkab, pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Daya tampung PDU tentu lebih kecil dibanding hanggar, tetapi jumlahnya banyak dan menyebar,” pungkasnya.

BUMDESJatengPembangunanSampah
Comments (0)
Add Comment