Lampung Perketat Pengawasan Lalu Lintas Ternak Cegah Antraks

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

LAMPUNG – Provinsi Lampung melarang perlalulintasan ternak jenis kambing dan sapi asal Yogyakarta.

Drh. Arsyad Husein, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan (Lamsel) menyebut, telah mengeluarkan edaran larangan pemasukan ternak asal wilayah yang positif terkena antraks.

Drh. Arsyad Husein, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan saat berada di seaport interdiction Bakauheni, Lampung Selatan sebagai pintu perlalulintasan hewan asal Sumatera ke Jawa dan sebaliknya, Jumat (17/1/2020) – Foto: Henk Widi

Langkah pencegahan diakuinya dilakukan untuk menghindari penyebaran antraks ke hewan dan manusia.

Menghindari adanya antraks oleh bakteri Bacilus antracis yang menyebar dari ternak sakit ke manusia, pengawasan dilakukan pada sejumlah ternak.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lanjut Arsyad mengimbau agar peternak di Lamsel tidak membeli sapi, kambing hidup atau daging sapi, kambing dari wilayah yang terkena antraks.

Semua ternak yang akan masuk ke Lamsel menurut Arsyad harus memiliki sertifikat veteriner. Tanpa adanya izin, rekomendasi dan surat veteriner ia memastikan semua hewan dari daerah yang positif serta suspect antracks tidak diperbolehkan masuk ke Lampung.

Sebab Lamsel sebagai pintu masuk dan keluar memiliki peran penting untuk menjaga penyakit oleh hewan (zoonosis).

“Dinas Peternakan dan kesehatan hewan tentunya melakukan pemantauan wilayah yang terkena antraks di Yogyakarta dan juga virus African Swine Fever di Sumatera Utara, hewan asal dua wilayah itu dipastikan tidak boleh masuk Lampung,” ungkap Drh. Arsyad Husein saat dikonfirmasi Cendana News di Seaport Interdiction Bakauheni, Jumat (17/1/2020).

Arsyad menambahkan di wilayah Lamsel pada khususnya belum ada temuan hewan yang terkena virus antraks dan flu babi. Meski demikian ia mengimbau agar masyarakat melaporkan ke petugas kesehatan hewan jika terdapat ternak yang sakit dan mati mendadak.

Selain itu peternak diimbau tidak melalukan pemotongan ternak yang sakit atau mati. Sebab konsumsi daging ternak sakit dan mati berisiko menyebabkan antraks.

Keberadaan lokasi pos lalu lintas ternak (animal check point) di Kecamatan Penengahan menurutnya menjadi cara pencegahan hewan yang tidak boleh dilalulintaskan.

Selain itu Arsyad menyebut keberadaan Balai Karantina Pertanian (BKP) di Bakauheni semakin memperkuat pengawasan perlalulintasan ternak. Pengawasan dilakukan bagi ternak asal Sumatera tujuan Jawa dan sebaliknya.

“Sebagai pintu masuk dan keluar pengawasan lalu lintas ternak karantina ikut membantu tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,” papar Arsyad.

Melalui rapat koordinasi pengawasan satwa liar di Bakauheni bersama kepolisian, karantina dan stakeholder terkait Arsyad menyebut akan memudahkan pengawasan.

Sebab tantangan yang dihadapi oleh dinas peternakan dan karantina diantaranya maraknya penyelundupan pangan strategis, masuknya agen penyakit hewan dan tumbuhan. Sinergi disebutnya perlu dilakukan menjaga wilayah Lampung dan Sumatera.

Di tempat yang sama, Drh. Herwintarti, Kepala Seksi Karantina Hewan, BKP Kelas 1 Bandar Lampung menyebut karantina memiliki tugas perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan. Sebagai bagian dari sistem pengawasan keamanan pangan, perlindungan terhadap bioterorisme, biologis, biodiversity perlu kerjasama dengan sejumlah pihak.

Drh. Herwintarti (kanan), Kepala Seksi Karantina Hewan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung saat di area seaport interdiction Bakauheni, Jumat (17/1/2020) – Foto: Henk Widi

Ancaman yang dihadapi karantina salah satunya serangan hama penyakit hewan dan tumbuhan di dalam negeri. Munculnya virus antraks pada kambing, sapi di Yogyakarta dan virus African Swine Fever (ASF) pada babi di Sumatera Utara menjadi perhatian Karantina Lampung.

Selain kedua jenis penyakit pada hewan itu sejumlah virus yang jadi perhatian berupa rabies, flu burung dan penyakit mulut serta kuku (PMK) pada ternak sapi.

“Pengawasan perlalulintasan ternak dilakukan pada hewan yang masuk dari luar negeri, antar pulau melalui peran karantina,” papar Drh. Herwintarti.

Operasional karantina menurutnya tidak menimbulkan hambatan terhadap ekonomi dengan memperhatikan prinsip analisis risiko. Selain itu manajemen operasional dengan optimalisasi penggunaan perangkat teknologi meminimalisir perlalulintasan hewan tanpa dokumen.

Tindakan karantina diantaranya mencegah keluarnya hama pembawa dan organisme pembawa ke area di wilayah NKRI.

Munculnya kasus antraks di Yogyakarta dan ASF di Sumatera Utara menjadi isu strategis karantina. Selain itu Herwintarti menyebut telah melakukan sosialisasi UU No. 21 Tahun 2019 Perubahan UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Sebab perubahan sejumlah pasal semakin memperketat perlalulintasan sejumlah komoditas pertanian dan hewan antarwilayah.

antrakskdokumenhewanLampung
Comments (0)
Add Comment