Wako Bekasi Pastikan KS-NIK Tetap Berjalan

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

BEKASI — Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi memastikan layanan Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di wilayah setempat masih berlanjut. Namun demikian dia menegaskan sifatnya Komplementer atau melengkapi.

“Komplementer, dimaksud tidak double tanggungan. Artinya jika sudah terdaftar di BPJS baik secara mandiri atau PBI, maka tidak bisa menggunakan KS-NIK,” ujar Bang Pepen, sapaan akrab Wali Kota Bekasi, Jumat (17/1/2020).

Dia juga menegaskan bahwa kerjasama pemerintah Kota Bekasi dengan beberapa rumah sakit swasta untuk tahun 2020, di wilayah setempat masih berjalan dan diperpanjang sesuai dengan jumlah sebelumnya. Hanya mungkin setelah adanya perubahan banyak warga kecewa.

“Karena nanti ada warga yang dianggap memiliki layanan kesehatan melalui BPJS terus pelayananan berbeda,” tukasnya .

Dia juga mengatakan bahwa KS sekarang tidak bisa digunakan di luar Kota Bekasi. Hal tersebut menanggapi berita Cendana News, beberapa waktu lalu bahwa warga Kota Bekasi pemegang KS ditolak di Rumah Sakit Jakarta saat berobat isterinya yang menderita kanker payudara.

Dalam kesempatan itu dia juga menyampaikan bahwa esensi pemerintah atau setiap tingkatan pemimpin punya tanggungjawab kepada masyarakatnya.

Sebelumnya DPRD Kota Bekasi, memastikan Pansus KS-NIK segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Dewan juga mengklaim Pansus tersebut sudah mendapat kesepakatan lima dari tujuh fraksi di DPRD Kota Bekasi.

“Pansus KS-NIK tetap berlanjut dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Waktunya hanya tertunda karena akhir tahun dan bencana banjir yang melanda Kota Bekasi,”ujar Nicodemus Godjang kepada awak media, Kamis (16/1/2020).

Diakatakan, kesepakatan kelanjutan terkait Pansus KS-NIK sudah ditegaskan saat rapat pimpinan (Rapim) baru baru ini. Dia menjanjikan pekan depan diumumkan di tingkat Paripurna.

Menurutnya, urgensi Pansus KS-NIK tersebut, untuk mengklarifikasi persoalan yang ada terkait program tersebut. Setidaknya bisa mengurai dugaan penyimpangan yang selama ini dikatakan banyak pihak karena sumber keuangannya melalui dana APBD Kota Bekasi.

“Tentunya DPRD Kota Bekasi sebagai fungsi pengawasan ingin tahu sejauh mana pelaksana KS-NIK yang menggunakan dana APBD Kota Bekasi dengan jumlah cukup fantastis itu,”ucap Nico.

Dia juga menyampaikan saat ini program KS sudah diintegrasikan ke BPJS, untuk itu dia berpandangan harus ada audit sebelum integrasi terlaksana maksimal.

bekasiJabarKS NIK
Comments (0)
Add Comment