Penahanan Ijazah, Ombudsman Sumbar Peringatkan Pihak Komite Sekolah

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

PADANG — Masih ditemukan adanya tindakan yang tidak tepat oleh pihak sekolah di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Barat, terkait dengan sengaja menahan ijazah siswa, akibat tidak membayarkan uang komite sekolah mendapat perhatian serius dari Ombudsman.

Asisten Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi menilai, tindakan itu bukanlah kewenangannya pihak komite sekolah. Pihak komite di sekolah hanya boleh dalam bentuk bantuan dan sumbangan, dan tidak boleh dalam hal melakukan pungutan.

“Kenapa demikian, setiap siswa itu kan menerima dana BOS. Di dalam BOS itu, sudah ada anggaran pengadaan ijazah, sampai-sampai jasa untuk menuliskan nilai ke ijazah itu ada di BOS, atau di DIPA sekolah,” katanya di Padang, Kamis (20/2/2020).

Ia menyatakan hal tersebut perlu dipahami oleh seluruh pihak komite sekolah. Sehingga tidak ada lagi melakukan tindakan yang berhubungan dengan hak siswanya.

“Baru kemarin untuk SMKN 8 Padang setelah kita temui ke sekolahnya, dan kita tanya persoalannya, serta kita beri pemahaman. Barulah ijazah siswa yang ditahan itu, diserahkan di hadapan kita. Hal semacam ini jangan sampai terulang lagi, kasihan siswanya,” ujarnya.

Tapi, setelah Ombudsman memintai keterangannya pihak SMKN 8 Padang itu, pengakuan pihak sekolah dan komite masalah penahan ijazah ini, tidak seperti yang disangkakan oleh pelapor, tapi malah sebuah miss komunikasi saja, serta adanya syarat lain yang belum dilengkapi siswa yang bersangkutan untuk pengambilan ijazah.

Adel menyatakan Ombudsman merasa ada hal yang janggal dalam kasus kali ini, karena Kepala Sekolah dan Ketua Komite tidak dapat menjelaskan apa miss komunikasi dan syarat yang belum dilengkapi itu. Padahal, aduan yang masuk ke Ombudsman, orang tua murid menyatakan sudah datang ke sekolah, dan sudah menyerahkan surat keterangan tidak mampu, tapi ijazah anaknya masih saja ditahan.

OmbudsmanpadangSumbar
Comments (0)
Add Comment