Ekonom Nilai Skema PMN untuk Jiwasraya tak Adil

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, menyayangkan upaya skema penyertaan modal negara (PMN) untuk menyelesaikan permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurutnya, kebijakan pemerintah itu menunjukkan ketidakadilan. Karena kasus Jiwasraya yang menelan kerugian sebesar Rp10,4 triliun tersebut merupakan tindakan menyimpang oknum.

“Ya, oknum itu garong, kok malah uang rakyat yang dikorbankan untuk membayar kerugian Jiwasraya? Kok, ya malah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?” kata Faisal kepada awak media ditemui usai konferensi pers Omnibus Law Mereduksi Kewenangan Daerah di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Terkait peran lembaga polis yang absen dalam melindungi para nasabah asuransi, Faisal juga menyayangkan. Karena menurut dia, Undang-Undang (UU)  penjamin polis telah ada sejak 2017, tapi hingga kini belum juga direalisasikan.

Sehingga dia mengimbau agar lembaga penjamin polis itu segera dibuat, sehingga akan terlihat jelas pembiayaannya.

“Sekarang RUU-nya belum ada, belum disiapkan, niat pun belum, padahal UU penjamin polis harusnya sudah ada sejak 2017. Ini setelah 3 tahun  setelah UU asuransi diundangkan Pak SBY,”  urainya.

Faisal juga meminta pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam masalah ini. Terutama, soal peran OJK yang memberikan izin usaha produk asuransi perusahaan, mengawasi hingga memberi sanksi.

“OJK ini siapa yang awasi, pertanggungjawabannya ke mana? Bank Indonesia (BI) kan buku tahunan ke DPR,” ujarnya.

Kondisi ini, menurutnya malah dapat kontradiktif menyebabkan Jiwasraya menjadi virus yang menyebarkan kesakitan ke perusahaan holding lainnya.

“Ya, perusahaan yang digabung harus baik sama baik, kalau satu kena corona, semua akan kena, kan? Maka, jangan dibebankan virus yang di Jiwasraya. Ini malah diambil alih BUMN asuransi yang sehat,” tukasnya.

Faisal mengecam pendapat yang menginginkan kerugian Jiwasraya agar ditalangi APBN. Kebijakan ini, menurutnya justru menjadi jaminan yang merugikan rakyat.

“Itu namanya bail in, jadi ya pemegang saham dulu. Masa bail out, pemegang saham dan regulator diam? Ya, diamnya itu rakyat yang bayar. Menurut saya ini dzalim,” tukasnya.

DKIEkonomiGarongJakartaJiwasraya
Comments (0)
Add Comment