Perampokan Jiwasraya Disebut Permainan Kekuasaan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, berkeyakinan bahwa kasus perampokan uang rakyat di perusahaan asuransi Jiwasraya adalah ulah kekuasaan yang digunakan untuk agenda politik.

“Ini bukan fitnah, (tapi) ini hukum kekuasaan. Makanya, saya katakan, hei negara, pemerintah, jangan main-main. Sekarang ini kita harus buka-bukaan semua,” kata Syahganda dalam kegiatan Sarasehan ke 17 Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat, Kamis (5/3/2020) di Jakarta.

Syahganda juga menyampaikan bahwa setiap direksi yang ditempatkan di perusahaan-perusahaan BUMN sudah memiliki garis koordinat yang jelas di dalam politik kekuasaan.

“Memangnya kita semua ini ‘goblok’ apa. Semua itu sudah ada orkestranya. Dan baru kali ini KPK tidak ikut campur di dalam kasus puluhan triliun,” ujarnya.

Dia juga menyoroti tren perampokan untuk agenda politik kekuasaan yang terus meningkat sejak zaman Presiden Habibie, Presiden SBY hingga Jokowi.

“Kalau kita tidak melakukan reorientasi atau perbaikan, bisa jadi nanti kalau anaknya Jokowi atau SBY jadi Presiden, bisa-bisa uang negara bobol ratusan triliun,” tukas Syahganda.

Senada dengan Syahganda, Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, meminta Presiden Jokowi tidak menutupi persoalan Jiwasraya. Karena dia berpendapat, kasus ini akan terus menggelinding dan dengan sendirinya akan terkuak.

“Untuk apa disembunyikan oleh Pak Jokowi. Makin bagus kalau dia menuduh semua kelakuan BUMN ini pidana, jadi nggak usah digeser ke politik,” tandas Daeng.

BUMNJakartaJiwasrayatriliun
Comments (0)
Add Comment