Alih Fungsi Lahan Terus Meluas di Purbalingga

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

PURBALINGGA — Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Purbalingga terus meluas. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purbalingga mencatat dalam empat tahun terakhir, terjadi alih fungsi mencapai 21,11 hektare.

Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, Mukodam mengatakan, jika pengajuan resmi alih fungsi lahan sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya pada angka sekitar 75 hektare per tahun. Namun, lanjutnya, yang sulit dideteksi adalah alih fungsi lahan milik perorangan.

Mukodan mengakui, pihaknya belum bisa melakukan pendataan terperinci terkait alih fungsi lahan milik perorangan. Beberapa banyak yang dialihkan untuk mendirikan rumah, tempat kos ataupun untuk bangunan usaha.

“Pengendalian alih fungsi lahan milik perorangan ini sulit, karena biasanya tidak mempunyai alternatif lokasi lain, jika ingin membangun rumah ataupun tempat usaha dan untuk membeli lahan baru, seringkali secara finansial juga tidak memungkinkan,” terangnya, Rabu (15/7/2020).

Namun, untuk alih fungsi lahan yang diajukan perizinannya secara resmi, misalnya untuk membangun kawasan perumahan, masih terpantau. Pengajuan tersebut hanya akan disetujui, jika memang peruntukan lahan yang diajukan sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Artinya, jika lahan tersebut merupakan lahan pertanian produktif, tetapi dalam RTRW peruntukannya bukan untuk kawasan hijau, maka pengajuan perizinan tetap bisa diberikan. Sebaliknya, jika lahan tersebut merupakan lahan pertanian tidak produktif sekalipun, tetapi termasuk dalam kawasan hijau, maka tetap tidak diberikan izin untuk alih fungsi lahan,” tegasnya.

Dengan adanya kewajiban pengajuan izin tersebut, kata Mukodam, maka alih fungsi lahan oleh perusahaan-perusahaan masih terpantau dan bisa diawasi.

Mukodam menjelaskan, untuk selanjutnya penetapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) akan disertai sanksi bagi pelanggarnya supaya memberikan efek jera. Pihaknya juga akan mengupayakan adanya insentif bagi petani yang sepakat lahannya dijadikan LP2B.

“Penetapan LP2B ini sangat penting untuk keberlangsungan lahan hijau kedepannya dan semua itu harus dengan persetujuan pemilik lahan, sehingga akan kita upayakan untuk memberikan insentif bagi yang menyetujuinya dan sebaliknya ada sanksi bagi yang melanggar,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pengadaan Tanah, BPN Kabupaten Purbalingga, Muhamadiyah mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, pihaknya banyak mendapati lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman warga atau perumahan.

“Angkanya cukup besar untuk alih fungsi lahan pertanian, sampai 21.11 hektare selama periode 2015 hingga  2019 dan semuanya merupakan lahan pertanian yang masuk dalam kawasan hijau,” pungkasnya.

alih fungsi lahanJatengpurbalingga
Comments (0)
Add Comment