Menolak Uang Pajak Israel dan Terdampak Pandemi, Palestina Potong Gaji Pegawai

RAMALLAH – Otoritas Palestina (PA), pada Kamis (2/7/2020) mengatakan, pihaknya akan memotong gaji puluhan ribu pegawainya, setelah aksi protes yang dilancarkan terhadap rencana aneksasi Israel di Tepi Barat, yang menyebabkan krisis keuangan kian parah.

Sektor ekonomi di Palestina telah terpuruk akibat COVID-19. Krisis itu diperparah setelah Otoritas Palestina pada bulan lalu menolak penyerahan uang pajak yang dipungut oleh Israel. Otoritas Palestina memiliki kekuasaan yang terbatas di Tepi Barat, karena adanya perjanjian damai sementara.

Lebih dari separuh pemasukan Otoritas Palestina berasal dari penerimaan pajak, yang nilainya mencapai 190 juta dolar AS (sekira Rp2,72 triliun) per-bulan. Pajak itu dipungut dari bea masuk produk impor ke Tepi Barat dan Gaza, yang dikirim lewat pelabuhan-pelabuhan di Israel. Otoritas Palestina menolak pajak itu, setelah membatalkan perjanjian bilateral dengan Israel.

Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berencana membawa isu aneksasi untuk dibahas bersama kabinetnya pada 1 Juli 2020. Namun, rencana itu tidak terwujud. Salah satu alasannya, Israel masih menunggu lampu hijau atau dukungan dari Amerika Serikat, terhadap rencana pencaplokan Tepi Barat.

PM Netanyahu ingin memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat, wilayah tempat permukiman Yahudi dibangun, dan Lembah Yordania. Setelah Palestina memprotes aneksasi, sektor perekonomiannya ikut terdampak. “Penolakan terhadap uang pajak dan penurunan pendapatan secara umum, menyebabkan pemasukan menurun sampai 80 persen,” kata Menteri Keuangan Palestina, Shukri Bishara.

Ia menyebut, pandemi COVID-19 turut menyebabkan penurunan itu. Shukri Bishara mengumumkan, sebanyak 132.000 pegawai Otoritas Palestina akan mengalami pemotongan gaji. Pemotongan dimungkinkan sampai setengah dari gaji yang diberikan. Tetapi tidak turun melewati batas upah minimum sebesar 1.750 shekels (sekira Rp7,25 juta) per-bulan.

Meskipun perekonomian terpuruk, Palestina tetap memberlakukan karantina di beberapa kota Tepi Barat karena kasus positif COVID-19 naik. Rencananya, karantina akan diperluas di seluruh wilayah Tepi Barat pada Jumat (3/7/2020). Sebagian besar pegawai Otoritas Palestina tinggal di Tepi Barat, sementara 30.000 ribu lainnya berdomisili di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas. (Ant)

coronaCOVID-19IsraelPajakPalestinapandemitepi barat
Comments (0)
Add Comment