Ombudsman Jateng: Masih Ditemukan Biaya ‘Rapid Test’ Melebihi Ketentuan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan surat edaran (SE) Kemenkes Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi bagi Pasien Mandiri.
Regulasi tersebut, dikeluarkan untuk menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air, dikarenakan adanya variasi harga yang berbeda-beda di masing-masing fasilitas kesehatan penyedia jasa rapid test.

“Kita ketahui seiring dengan pandemi covid-19, surat keterangan bebas covid yang didapatkan setelah melalui rapid test diperlukan untuk berbagai kegiatan, terutama di sektor transportasi. Masyarakat yang akan berpergian, khususnya dari atau menuju wilayah zona merah covid-19, harus memiliki surat keterangan ini,” papar Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida di Semarang, Kamis (16/7/2020).

Kantor Perwakilan Ombudsman Jateng, Jalan Siwalan Wonodri Semarang. Foto: Arixc Ardana

Upaya tersebut, sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19, namun di satu sisi, dengan harga jasa layanan rapid test yang bervariatif, masyarakat boleh menduga adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

“Hal tersebut kemudian dijawab pemerintah, dengan mengeluarkan SE Kemenkes Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Mandiri. Namun sejauh ini, kita masih menemukan biaya rapid test di Kota Semarang dan beberapa daerah di Jateng, masih tinggi. Di atas Rp150 ribu, sesuai praturan yang ada. Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat, untuk itu kami mendesak agar SE Kemenkes dipatuhi, karena rapid test untuk memutus mata ratai Covid-19,” tandasnya.

hargaJatengOmbudsmanrapid test
Comments (0)
Add Comment