LPEI Miliki Peran Penting Pulihkan Ekonomi

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kini memiliki peran penting dalam program pemulihan ekonomi nasional, usai ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga penjamin kredit modal kerja bagi korporasi padat karya. 

“Kami sadar betul, bahwa kini peran LPEI begitu penting dalam rangka ikut terlibat memulihkan ekonomi. Kami tidak hanya fokus untuk memberi dukungan pada peningkatan ekspor, namun juga mendorong korporasi untuk tumbuh di tengah pandemi dan menggerakkan kembali roda ekonomi,” terang Direktur Eksekutif LPEI, James Rompas di Jakarta, Senin (3/8/2020).

James mengungkapkan, bahwa penugasan dan perluasan misi yang diberikan pemerintah kepada LPEI, sejatinya juga sejalan dengan mandat dan strategi bisnis LPEI, yaitu untuk memperkuat bisnis penjaminan.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

“Sektor prioritas tersebut antara lain, Pariwisata (hotel dan restoran), Otomotif, TPT dan alas kaki, Elektronik, Kayu olahan, furnitur, dan produk kertas; serta sektor usaha lainnya yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, padat karya (mempekerjakan >300 orang), berorientasi ekspor dan/atau memiliki dampak multiplier tinggi serta mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan,” jelas James.

Dalam program penjaminan ini juga, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar, dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun. Untuk skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021, dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp100 triliun.

Sementara itu, korporasi yang bisa mendapatkan penjaminan adalah mereka yang selama ini sudah menjadi debitur di bank dengan riwayat kredit yang baik, serta terimbas pandemi Covid-19.

“Flow-nya sangat simpel dan kami berharap dengan mekanisme yang sederhana tersebut, perbankan lebih percaya diri dalam memberikan kredit,” ujar James.

Saat ini, kata James, bank masih banyak yang ragu untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Sementara sektor korporasi juga masih tertekan akibat pandemi Covid-19, sehingga bisnisnya mengalami gangguan, banyak nasabah korporasi mengalami masalah dalam hal penjualan atau pendapatan bahan baku atau kinerja yang menurun.

“Di sini memang fungsi dari pemerintah sebagai akselerator daripada kredit tersebut, akan membuat perbankan lebih berani dalam memberikan fasilitas kepada debitur-debitur atau nasabah-nasabah yang terkena Covid,” tukasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, sebelumnya menyampaikan, perluasan misi pada LPEI sangat positif untuk turut memberikan dukungan bagi perbankan, agar makin percaya diri menyalurkan kredit modal kerja ke sektor padat karya dan produktif.

“LPEI merupakan lembaga sovereign, ATMR-nya sovereign, dan dijamin oleh pemerintah,” tegas Wimboh.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, LPEI dapat memberikan penjaminan bagi bank dengan ketentuan, di antaranya pembobotan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sebesar nol persen.

Ketentuan lainnya, aset yang dijamin berkualitas lancar dan pengecualian perhitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

DKIEkonomiJakartakeuangankreditLPEIModalOJKPerbankan
Comments (0)
Add Comment