Stafsus Wapres: Perlu Strategi Bangun Ketahanan Pangan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Staf Khusus Wakil Presiden, Lukmanul Hakim, menyebut ada empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi fokus bersama, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan. 

“Jika empat pilar ini terpenuhi, maka ketahanan pangan nasional dapat terjaga,” ujar Lukman, pada diskusi virtual bertajuk kebijakan ketahanan pangan di Jakarta, Senin (30/11/2020) sore.

Dia menyebut, terkadang ketersediaan pangan di petani tidak memiliki akses ke pasar, sehingga berdampak pada harga pangan di petani, murah.

Sedangkan masyarakat perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan. Hal ini, menurutnya berdampak pula kepada harga pangan yang tinggi atau mahal.

Staf Khusus Wakil Presiden, Lukmanul Hakim, pada diskusi virtual bertajuk kebijakan ketahanan pangan di Jakarta, Senin (30/11/2020) sore. -Foto: Sri Sugiarti

Lebih lanjut dia menjelaskan, bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang berpotensi kekurangan stok pangan akibat permasalahan distribusi.

Tentu, hal ini menjadi kendala dalam upaya menstabilkan ketahanan pangan nasional. Dan, sebagai upaya perlu ada peringatan atau early warning dalam ketersediaan stok pangan hingga awal 2021 mendatang.

Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan, meskipun dilanda pandemi Covid-19, stok beras tersedia sebanyak 7,1 ton hingga akhir Desember 2020.

Ketersediaan beras tersebut diyakini  mencukupi untuk kebutuhan konsumsi untuk 265 juta penduduk Indonesia.

“Ada sekitar 7 ton sampai akhir Desember. Nah, bagaimana dengan awal 2021, kan itu belum panen? Tentu harus stok beras, ya. Kita harus waspada,” tukas Lukman.

Sehingga, menurutnya untuk membangun ketahanan pangan diperlukan strategi. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan komunitas dalam meningkatkan produksi pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, juga food estate, variasi konsumsi pangan.

“Tentu, terpenting juga yakni kaitannya dengan tata kelola distribusi pangan dari hulu ke hilir,” ujar Lukmanul Hakim, yang menjabat Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Selain itu, tambah dia, pemerintah juga perlu memberikan jaminan konsumen dengan harga hasil panen yang murah. Terpenting lagi, adanya dukungan pengembangan program ketahanan pangan berbasis komunitas. Dengan melibatkan peran tokoh agama untuk dapat menggerakkan ketahanan pangan di masyarakat.

Tentu, tambah dia lagi, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, diperlukam kolaborasi multisektor. Dengan melibatkan pemerintah, petani, pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.

DKIJakartaketahananPanganstokstrategi
Comments (0)
Add Comment