Pengamat: Pembelajaran Tatap Muka di Kota Bekasi Harus Lebih Hati-hati

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Pengamat Pendidikan Tengku Imam Kobul, meminta Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, lebih hati-hati dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di wilayahnya.

“Jangan ada unsur terpaksa, karena ada anjuran sekolah tatap muka dari kepala daerah, tapi kenyataannya sekolah belum mampu memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah,” ujar Tengku Imam, kepada Cendana News, Kamis (3/12/2020).

Dikatakan, hingga saat ini, pemerintah melalui dinas pendidikan Kota Bekasi belum mengumumkan daftar periksa dan verifikasi validasi sekolah soal protokol kesehatan. Padahal, waktunya sudah mepet, jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan Januari 2021.

Menurutnya, sampai hari ini belum ada yang diumumkan lolos daftar periksa untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka di Bekasi. Padahal itu penting agar masyarakat mengetahui berapa jumlah yang memenuhi syarat PAUD, TK, SD, SMP baik negeri maupun swasta, terkait kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Sarannya harus lebih terbuka terhadap masyarakat terkait verifikasi seperti apa. Kesiapannya seperti apa. Begitupun antisipasi kedepannya terkait nanti kemampuan daerah untuk menanggulangi jika ada hal klaster baru,” urainya.

Ia meminta, jika sekolah tidak memenuhi Prokes dalam daftar periksanya jangan dipaksa.

“Sekolah tatap muka harus dari kesadaran sekolah sendiri,” tegasnya.

Ada beberapa instrumen yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pertama persetujuan orang tua murid, kedua sekolah harus menyiapkan anggaran untuk tes swab guru selama sebulan bisa dua kali jika mengikuti aturan.

“Ketentuannya sekolah harus melaporkan kesiapan atau menawarkan melalui pengajuan nanti dilakukan verifikasi oleh tim apa kah memenuhi syarat. Sampai sekarang belum ada diumumkan contoh sekolah mana yang sudah memenuhi syarat oleh tim,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi dengan mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk tidak asal memberi izin sekolah melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas pada Januari 2021.

Komisioner Bidang Pendidikan dan Sosialisai KPAD Kota Bekasi Nurfajriah meminta Disdik dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi untuk terus berkoordinasi terkait persiapan pembelajaran tatap muka.

Ia menegaskan, Disdik harus verifikasi daftar periksa sekolah guna menghindari risiko yang tidak diinginkan saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Adapun daftar periksa dimaksud, antara lain meliputi ketersedian sarana sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas pelayanan kesehatan, penerapan wajib masker, thermo gun, pemetaan status kesehatan warga satuan pendidikan dan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua maupun wali murid.

Sebelumnya, Yopik Roliyah Kepala Bidang Program Pendidikan SMP Disdik Kota Bekasi, menyampaikan bahwa belum dapat memastikan data sekolah yang akan melaksanakan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas.

“Awal semester genap yaitu 11-15 Januari semua satuan pendidikan harus memastikan kesiapan pemenuhan terhadap daftar periksa dahulu,”jelas Yopik, mengatakan belum bisa dipastikan.

bekasijawa baratPengamat Pendidikan
Comments (0)
Add Comment