PN Cianjur Vonis Tiga Tahun Penjara Terdakwa Pidana Pilkada 2020

CIANJUR – Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Jawa Barat, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara, terhadap SS, terdakwa kasus pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Cianjur.

SS disebutkan, telah membagikan sembako disertai stiker dan ajakan memilih pasangan yang didukungnya pada Pilkada 2020 Cianjur. “Terdakwa juga dikenakan denda Rp200 juta atau subsider penjara karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu dengan cara membagikan sembako yang didalamnya terdapat alat peraga kampanye salah satu pasangan calon, sehingga terjadi pidana pemilu,” kata Hakim Ketua PN Cianjur, Glorius Anggundoro, saat membacakan amar putusan, Senin (30/11/2020).

Dalam putusannya, hakim memberi waktu tiga hari bagi SS dan kuasa hukumnya, untuk melakukan upaya lain atas vonis yang dijatuhkan. Dalam hal ini terdakwa masih dapat mengajukan banding, atau memilih menerima putusan yang telah ditetapkan hakim.

Penasehat hukum SS, Nadia Wike Rahmawati mengatakan, akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung atas vonis tersebut. Meski divonis bersalah, SS masih tetap tidak bersalah, karena tidak ada unsur ajakan atau kampanye saat memberikan bantuan sembako. “Kami menghormati vonis yang sudah dijatuhkan hakim, namun kami akan menempuh upaya banding agar klien kami dibebaskan dari tuduhan karena tidak ada unsur kampanye atas apa yang sudah dilakukan semata untuk membantu warga,” katanya.

Sementara kuasa hukum AM, terdakwa lain kasus pidana pemilu yang bernama Sugianto menyatakan, menerima putusan majelis hakim yang dipimpin Anggundoro. AM divonis membayar denda Rp4 juta atau kurungan penjara dua bulan, karena dinilai melakukan pelanggaran dengan mem-posting video kepala desa yang menyebut nama seorang calon peserta pilkada.

Dalam video yang direkam AM, sejumlah kepala desa menyebut nama seorang calon dan memojokan nama calon lainnya, sehingga video yang tujuannya sekedar iseng, akhirnya dilaporkan sebagai tindak pidana pemilu. Majelis hakim menilai tidak ada tujuan mengkampanyekan salah seorang calon, namun unsur pelanggaran tetap terjadi karena disebar luaskan.

“Kami menerima putusan hakim atas perkara yang dijalani klien kami. Harapan kami hal tersebut tidak terulang, meski tidak ada niatan untuk berkampanye atau memojokan salah satu pasangan calon,” kata Sugiyanto. (Ant)

CianjurJabarPelanggaran PilkadapidanaPilkadapilkada 2020PN Cianjur
Comments (0)
Add Comment