Sanksi Denda di Ranperda ATHB Diganti dengan Hukuman Kurungan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, mengaku sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) masih tahap validasi verifikasi di Gubernur Jawa Barat.

Namun demikian ia menyebutkan ada kesepakatan baru terkait dengan kemungkinan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Perda ATHB untuk dihilang dan diganti hukuman kurungan. Hal itu guna menghindari beban daerah jika denda tidak tertagih.

“Itu juga untuk menghilangkan kesan diskriminatif, sanksi denda bagi orang kaya tentu gampang membayarnya. Tapi, jika yang tidak mampu, maka jadi problem bagi daerah, maka sanksi denda dihilangkan diganti dengan sanksi kurungan, jadi kaya miskin sama di kurung,” kata Chairoman, kepada Cendana News, Jumat (4/12/2020).

Dikatakan sanksi denda dihilangkan untuk menghindari adanya implikasi luas atau kesan diskriminatif seperti hukum diterjemahkan tajam ke bawah saja. Dengan hukuman kurungan bagi pelanggaran ATHB maka adil bagi semua pihak.

Menurutnya, penerapan hukuman kurungan tentunya tidak serta-merta, tetapi dewan juga sepakat bahwa Perda dijalankan dengan humanis, tidak tiba tiba orang melanggar Perda ATHB langsung dikurung. Tetapi harus melalui beberapa tahapan, seperti teguran lisan, tertulis, sampai beberapa kali setelah itu baru di kurung.

“Tujuan Perda ATHB tak lain, menegakkan memperkuat kedisiplinan warga terkait protokol kesehatan. Diharapkan Gubernur Jabar segera menyelesaikan validasi, sehingga segera diperbaiki konten-kontennya melalu Pansus dan segera di Paripurnakan,” tukasnya.

Diakuinya, bahwa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, sudah bersurat ke Gubernur Jabar mempertanyakan terkait Ranperda ATHB tersebut, tembusannya ke DPRD. Tunggu saja sampai selesai validasi di Gubernur Jabar karena tentu dewan tidak bisa memaksa.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dikonfirmasi Cendana News, sebelumnya juga menyampaikan bahwa Ranperda ATHB masih di Gubernur Jabar dalam tahap pematangan terutama terkait denda kemungkinan dihilangkan.

“Saya sudah ngobrol dengan Ketua Dewan terkait penyusunan Ranperda ATHB yang ada sekarang belum bisa jadi rujukan berkenaan dengan denda,” tandasnya.

Menurutnya denda dikenakan tidak ada unsur dengan ketentuan lainnya dikhawatirkan menjadi piutang pemerintah daerah kedepannya.

“Misalkan orang kena denda karena tidak mematuhi protokol kesehatan, kemudian ia tidak mampu membayar denda sehingga eksekusinya pemaksaan, terus orang itu tidak mau bayar ini karena sudah terdaftar nanti jadi pemerintah Kota yang menanggungnya makanya nanti cari solusi lain,” tukasnya menegaskan masih terkendala soal penerapan denda.

ATHBbekasiranperda
Comments (0)
Add Comment