Pengembang Kota Bintang Bekasi Diminta Kembalikan Fungsi Saluran Air

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), meminta pengembang Grand Kota Bintang di Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, untuk mengembalikan fungsi tata ruang yang membuat penyempitan alur kali Cakung ketika melintasi lokasi tersebut.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa pemerintah akan mengembalikan fungsi badan sungai aliran Kali Cakung yang melintasi kawasan komplekd Kota Bintang di Jakasampurna, Bekasi, Barat, yang terjadi penyempitan hingga mengganggu debit aliran air.

Dikatakan, bahwa telah terjadi penyempitan sungai alam hingga mengakibatkan banjir di kompleks sebelah karena dalam pelaksanaan di lapangan, pihak pengembang dalam hal ini developer Kota Bintang, membangun tidak sesuai standar dan telah mengambil hak badan sungai.

“Artinya badan sungai tidak boleh berkurang sama sekali. Tapi ini terjadi di sini, developer melanggar pemanfaatan tata ruang, tidak sesuai standar,” kata Sofyan Jalil, saat mengunjungi Kompleks Kota Bintang di Kota Bekasi, Rabu (27/1/2021).

Mengunjungi Kota Bintang di Bekasi, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan peninjauan ke beberapa titik di kompleks tersebut hingga bertemu dengan pihak pengembang.

Meski terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan tata ruang, Sofyan Djalil tegas mengatakan, bahwa tidak akan mempersoalkan kekeliruan atau pun pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang. Namun, pihak pengembang diminta untuk  mengembalikan sebagaimana fungsi sebelumnya.

“Teknis pembongkarannya akan dibicarakan dengan Kementerian PUPR. Kebetulan kami bersama meninjau di sini,” ungkap Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan Djalil, seharusnya badan air yang melintas 12 meter, tetapi ketika di Kompleks Kota Bintang hanya ada 6 meter. Artinya, ada pengurangan dari sisi tata ruang yang dilakukan oleh developer. Hal tersebut tentunya terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan tata ruang.

“Ada pelanggaran ya, tapi kita tidak akan mempersoalkan pelanggaran tersebut. Karena pelanggaran begini banyak di Indonesia. Kita minta mereka segera mengembalikan fungsi air, agar tidak terjadi banjir karena terjadi penyempitan alur sungai,” tegasnya.

Sofyan Djalil lebih memilih istilah justice collaboration, dalam penanganan pelanggaran tata ruang. Ia berpendapat, bahwa hal tersbeut sudah terlanjur terjadi, jika diberlakukan hukum pidana, akan banyak yang dipenjara akibat keterlanjuran yang terjadi tersebut.

Karena itu, dia memilih bahasa justice collaborator, pengembang yang melakukan kekeliruan harus mengembalikan fungsi tata ruang yang diambilnya seperti sedia kala. Jika tidak dilakukan, maka baru dikenakan sanksi tegas sesuai aturan berlaku.

“Jadi, kalau pidana itu menghukum orang. Tapi, restorasi justice sekarang diperlakukan dalam pidana. Kekeliruan yang terlanjur terjadi diperbaiki. Ini kementerian PU dalam hal ini sudah menyatakan bersedia membantu membuatkan desain,”ujarnya.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menambahkan, bahwa kejadian pelanggaran pemanfaatan tata ruang hingga berdampak pada lingkungan banyak terjadi. Tapi, sudah banyak juga dilakukan pembongkaran.

Dia berharap, pembongkaran bangunan di Kompleks Kota Bintang akibat pelanggaran pemanfaatan tata ruang bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya, agar lebih memperhatikan tata ruang dalam pembangunan.

“Pemerintah sudah sangat memberi kelonggaran dalam berinvestasi, tapi harusnya bisa sesuai dengan aturan berlaku, terutama terkait tata ruang,” tegas Basuki.

Untuk pembongkaran pemanfaat tata ruang yang dibangun oleh pengembang di Kompleks Kota Bintang, Menteri Basuki mengaku lebih dulu membuat desain. Dia memastikan, tahun ini akan dilaksanakan, sehingga tahun depan penyebab banjir di kompleks sekitar dan kolong tol depan Kota Bintang bisa teratasi.

airbekasiJabarKompleksPUPRsaluranTataruang
Comments (0)
Add Comment