Bupati Banyumas: Masih Ada Monopoli Pengadaan Barang BPNT

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Bupati Banyumas, Achmad Husein, menyatakan sangat menyayangkan masih adanya monopoli pengadaan sejumlah barang-barang dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mengingat monopoli tersebut, berdampak pada kualitas barang BPNT yang diterima masyarakat, serta program yang tidak maksimal yang sebenarnya bisa dirasakan kemanfaatannya.

Menurut Husein, dalam program BPNT, filosofinya adalah adanya pemberdayaan untuk pelaku usaha di daerah. Dimana mereka bisa dilibatkan untuk pengadaan barang BPNT. Namun, faktanya semua barang disuplai oleh pedagang besar atau suplaier besar.

“Filosofi pemberdayaannya tidak sampai ke masyarakat. Saya berharap, untuk suplai daging misalnya, bisa diperoleh dari pedagang daging lokal Banyumas, sehingga bisa menambah omzet penjualan mereka. Begitu pula untuk bantuan beras, bisa disuplai dari pedagang beras lokal, tetapi fakta di lapangan, semua suplai barang dimonopoli oleh pedagang besar yang notabene berasal dari luar Banyumas,” terangnya, Selasa (13/4/2021).

Lebih lanjut Husein mengatakan, jika program pemberdayaan bisa dijalankan, maka program BPNT akan menjangkau kemanfaatan yang lebih luas. Tidak hanya masyarakat penerima bantuan BPNT yang merasakan manfaatnya, tetapi juga pelaku-pelaku ekonomi lokal yang tertolong.

Ia mencontohkan, untuk kebutuhan daging BPNT misalnya, jika bisa disuplai dari peternak lokal Banyumas, maka akan memperbaiki perekonomian masyarakat. Mengingat jumlah daging untuk BPNT cukup besar.

“Sayangnya daging untuk BPNT menggunakan daging impor, sehingga peternak lokal tidak diuntungkan dari program tersebut,” katanya.

Bupati juga menyayangkan jika program BPNT yang seharusnya membawa kemanfaatan untuk masyarakat, di Banyumas saat ini justru masuk ke ranah hukum.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Wastam SE. Menurutnya, banyaknya bantuan yang digulirkan pemerintah pusat kepada daerah, harus disertai dengan adanya pengawasan yang ketat terkait mekanisme pemberian bantuan.

Supaya masyarakat mendapatkan hak bantuan sebagaimana mestinya, serta untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan bantuan.

Ia mencontohkan, untuk bantuan daging dalam program BPNT, sebagaimana diketahui yang diberikan adalah daging impor. Maka sudah seharusnya harga yang dibandrol juga harga daging impor, bukan menggunakan harga daging lokal.

“Harga daging impor itu hanya pada kisaran Rp 65.000 hingga Rp 75.000 per kilogram, tetapi kemudian dijual dengan harga Rp 120.000, ini kan tidak elok dan tidak seharusnya seperti itu. Karenanya pengawasan memang harus mulai diperketat,” ucapnya.

Komisi VIII sendiri sudah sepakat dengan beberapa kementrian yang menyalurkan bantuan, untuk memperketat sistem pengawasan serta memperbaiki sistem pemberian bantuan, termasuk dalam pengadaan barang bantuan.

banderolbantuanBPNTdaginghargaImporJatengPedagangpelakuUsaha
Comments (0)
Add Comment