CIAWI, BOGOR — Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo berharap ada perbaikan di bidang pertanian setelah mengukuhkan para penyuluh pertanian berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.
“Kehadiran penyuluh menjadi kekuatan kita untuk melakukan upaya-upaya memperbaiki budidaya, mengawal pascapanen dengan baik,” ujarnya seusai kegiatan Coaching Penyuluh Pertanian yang juga digelar secara virtual.
Syahrul menyebutkan 9.514 penyuluh pertanian yang dikukuhkan itu memiliki peran yang sangat vital, yaitu melakukan pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan. Kemudian, memfasilitasi penumbuhan, pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
Ia menyatakan dengan tegas bahwa penyuluh pertanian merupakan garda terdepan pembangunan pertanian nasional, maka kesejahteraan penyuluh diperhatikan guna memaksimalkan perannya dalam mendampingi petani dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional.
“Pengangkatan Penyuluh Pertanian yang berstatus PPPK dari THL-TBPP merupakan upaya yang telah kita perjuangkan sejak lama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan sebelumnya (Nomor 2 Tahun 2019) tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh,” katanya.
Menurutnya, proses seleksi penyuluh pertanian PPPK tidaklah mudah. Calon PPPK harus melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga penetapan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) PPPK.