PP Standar Nasional Pendidikan Menghapus Pancasila!

OLEH: SHOLIKUL HADI

POLEMIK kembali muncul di tengah masyarakat terutama di perguruan tinggi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4).

Sebagian besar akademisi memandang bahwa PP tersebut menghapus Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sehingga perlu direvisi atau bahkan dicabut/dibatalkan. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dalam siaran pers tanggal 15 April 2021 memandang bahwa menghapus Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib, apalagi hanya Pancasila saja yang dihapus merupakan tindakan yang berbahaya karena potensial mengubur Pancasila dalam upaya pembudayaan Pancasila melalui jalur pendidikan nasional. Secara politik, jika agama dan kewarganegaraan adalah penting dan diwajibkan, maka penghapusan Pancasila adalah menghapus landasan sebagai nilai moral. Maka hal ini akan membahayakan bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Sisdiknas tidak Mewajibkan Pendidikan Pancasila

Sebenarnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dijadikan dasar penerbitan PP Standar Nasional Pendidikan tidak mengatur kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memuat Pancasila dalam kurikulumnya. Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (3) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) bahasa. Disinyalir bahwa UU Sisdiknas yang lahir di era reformasi merupakan aktualisasi kebebasan yang keblabasan pasca runtuhnya Orde Baru.

Orde Baru yang identik dengan Pancasila, sehingga Pancasila “kurang diperhatikan” karena dengan memberikan perhatian pada Pancasila dianggap seakan-akan mau kembali pada Orde Baru. Terbitnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, pembubaran BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan UU Sisdiknas merupakan bentuk “kurang perhatiannya” rezim reformasi terhadap Pancasila.

Padahal UU Sisdiknas sebelumnya yang lahir di era Orde Baru yakni UU Nomor 2 Tahun 1989 mengatur bahwa Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Pasal 39 ayat (2) UU tersebut mengatur bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan.

Respons perguruan tinggi atas pemberlakuan mata kuliah Pancasila pasca terbitnya UU Sisdiknas beragam. Sebagian perguruan tinggi ada yang tetap menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib internal dengan pertimbangan bahwa dengan tidak diwajibkannya Pancasila sebagai kurikulum wajib dalam UU Sisdiknas bukan berarti perguruan tinggi yang memiliki otonomi kampus tidak boleh menjadikan mata kuliah pengembangan kepribadian ini sebagai kurikulum wajib internal karena hal tersebut tidak bertentangan dan atau bahkan justru mendukung tujuan pendidikan nasional.

Namun sebagian besar perguruan tinggi tidak menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib dengan dalih bahwa di samping karena bukan kewajiban, Pancasila dapat dimasukkan pada Pendidikan Kewarganegaraan. Kondisi inilah yang membuat galau dan keprihatinan para pendidik Pancasila, aktivis Pancasila dan masyarakat pecinta Pancasila lainnya serta penyelenggara perguruan tinggi yang concern terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya UU Dikti

Berangkat dari kegalauan dan keprihatinan atas nasib Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, para akademisi Pancasila yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Asosiasi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan asosiasi lainnya mendorong pemerintah untuk mengatur kembali Pancasila sebagai kurikulum wajib pada perguruan tinggi. Satu hal pokok yang menjadi alasan utama adalah agar mahasiswa berjiwa Pancasila dan tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri.

Dorongan ini membuahkan hasil dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi di mana didalamnya mengatur juga tentang Pancasila sebagai kurikulum wajib pada perguruan tinggi (Pasal 35 ayat (3)).

Pengaturan yang berbeda tentang kurikulum wajib pada perguruan tinggi tersebut dengan UU Sisdiknas, menjadikan UU Dikti bertentangan dengan UU Sisdiknas. Dalam kondisi seperti ini maka berlaku asas lex specialis derogate legi generali  dan lex posterior dergat legi priori.

Asas lex specialis derogate legi generali merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Sedangkan asas lex posterior dergat legi priori artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

Berdasarkan asas tersebut maka ketentuan mengenai kurikulum wajib pada perguruan tinggi yang dinyatakan berlaku adalah sebagaimana yang diatur dalam UU Dikti. Dengan demikian maka sejak diberlakukannya UU Dikti, Pancasila merupakan kurikulum wajib pada perguruan tinggi.

Terbitnya PP Standar Nasional Pendidikan

Dengan pertimbangan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan untuk mengganti  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana  telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi tanggal 30 Maret 2021, diundangkan tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676.

Ada satu pasal yang menurut sebagian pakar hukum dan praktisi Pendidikan Pancasila yang cacat hukum, yakni ketentuan Pasal 40 ayat (3) yang mengatur bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama; (b) pendidikan kewarganegaraan; dan (c) bahasa. Sepertinya penyusunan ketentuan Pasal 40 PP 57/2021 copy paste pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang tidak menjadikan Pancasila sebagai kurikulum wajib (bandingkan antara rumusan Pasal 40 ayat (3) PP 57/2021 dan Pasal 37 ayat (3) UU Sisdiknas, redaksinya sama persis).

Ketentuan seperti ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terutama Pasal 35 ayat (3). Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: (a) agama; (b) Pancasila; (c) kewarganegaraan; dan (d) bahasa Indonesia. Letak pertentangan yang dimaksud adalah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak mengatur wajibnya memuat Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi, padahal  dua mata kuliah tersebut diwajibkan dalam UU Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, peraturan pemerintah kedudukannya lebih rendah dibanding undang-undang sehingga seharusnya materi yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika terjadi pengaturan seperti ini, maka berlaku asas lex superior derogat legi inferiori. Menurut asas ini, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan.

Dengan demikian maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2021 batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selayaknya pemerintah mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat dan segera melakukan perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terhadap ketentuan pasal-pasal yang kontroversial. Lebih dari itu pemerintah perlu mengagendakan perubahan Undang-Undang Sisdiknas karena nyata-nyata telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib di dunia pendidikan formal.

Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya terus menerus ditanamkan pada anak bangsa terutama melalui jalur pendidikan agar anak bangsa berkarakter Pancasila. Apabila semua anak bangsa berkarakter Pancasila, insyaallah tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat UUD 1945 akan terwujud nyata. ***

Sholikul Hadi, S.H., M.H., Dosen dan Direktur Pusat Studi Hukum, Pancasila dan Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Jember serta Dosen Pancasila Universitas Jember.

Asosiasi Dosenera reformasiKurikulum Wajiborde baruPendidikan PancasilaPeraturan Pemerintahperguruan tinggiPresiden JokowiStandar Nasional PendidikanUU DiktiUU Sisdiknas
Comments (0)
Add Comment