Hadapi Permasalahan Guru, PGRI Flotim Minta Dinas PKO Berbenah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

LARANTUKA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) agar berbenah menyikapi berbagai permasalahan yang dialami guru.

“Banyak permasalahan yang terjadi dan berdampak terhadap nasib guru sehingga Dinas PKO Flotim harus berbenah,” kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, NTT, Maksimus Masan Kian saat dihubungi, Jumat (4/6/2021).

Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, saat ditemui di Kelurahan Sarotari, Kota Larantuka, NTT, Selasa (18/5/2021). Foto: Ebed de Rosary

Maksi sapaannya mengatakan, banyak regulasi terkait dengan guru yang tidak dilakukan sosialisasi secara baik dan berkala.

Ia beberkan soal regulasi berkaitan dengan kenaikan pangkat, pensiunan, mutasi guru, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas serta regulasi lainnya.

“Regulasi–regulasi urgen tentang guru dapat didistribusikan langsung ke sekolah-sekolah sebagai referensi guru,” harapnya.

Maksi menyesalkan soal mutasi guru yang tidak dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Ia tegaskan butuh kajian mendalam dan matang sebelum melakukan mutasi guru dan mutasi mesti menempatkan orang yang tepat pada tempat yang juga tepat.

“Mutasi guru jangan dilakukan atas dasar suka atau tidak suka apalagi diboncengi dengan kepentingan politik bertujuan menekan guru,” pintanya.

Mantan Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Flotim ini juga menyatakan, harus membenahi soal distribusi informasi yang mudah diakses guru.

Menurutnya, Dinas PKO Kabupaten Flotim mesti memiliki website sebagai corong informasi yang memuat seputar data guru, regulasi seputar pendidikan dan informasi lain yang berkaitan dengan pendidikan.

Lanjutnya, sumber informasi yang sederhana yang dapat dikembangkan sebagai sumber informasi di antaranya, facebook, Whats App, instagram, youtube, twitter, dan lainnya.

“Dinas PKO Kabupaten Flotim juga dapat menggagas majalah pendidikan seperti media cetak sebagai informasi untuk para guru di Kabupaten Flores Timur,” ungkapnya.

Selain itu tambah Maksi, untuk meningkatkan profesionalisme guru, Dinas PKO Flotim bisa juga membuka pelatihan, bimbingan teknis atau workshop sebagai ruang belajar guru dalam meningkatkan kompetensi.

Tambahnya, beri kesempatan bagi guru dan kepala sekolah di Flores Timur untuk studi banding, studi tiru pada sekolah-sekolah berprestasi di luar Flores Timur maupun Provinsi NTT.

Ia juga mengharapkan agar ada beasiswa pendidikan bagi guru-guru yang berprestasi.

“Membangun kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara mandiri guna menjembatani guru–guru yang sudah mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG) namun belum lulus,” tuturnya.

Salah satu penggerak literasi di Flotim ini juga meminta pertangungjawaban iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) minimal 5 tahun terakhir.

Maksi menegaskan agar PGRI mesti dilibatkan dalam komposisi Kepengurusn Korpri Kabupaten Flores Timur.

Sementara itu, terkait dengan kasus guru ASN di SDI Balela yang sudah pensiun tapi tetap mengajar Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda kabupaten Flores Timur, Abdul Razak Cakra, pun angkat bicara.

Cakra mengatakan, kasus guru ASN bernama Ribka ini merupakan kelalaian dinas PKO Flotim yang tidak menyampaikan soal Masa Persiapan Pensiun (MPP) kepada yang bersangkutan.

“Ibu Ribka merupakan tenaga kontrak yang kemudian diangkat menjadi ASN fungsional umum. Dalam perjalanan keluarlah regulasi baru yang mewajibkan guru harus berijazah sarjana,” terangnya.

Cakra melanjutkan, guru tersebut pun melanjutkan kuliah hingga sarjana dan memasukkan berkasnya ke Dinas PKO Flotim agar diproses sesuai regulasi, namun tidak diproses.

Lanjutnya, surat usulan pensiun dari guru tersebut telah diajukan oleh Dinas PKO Flotim kepada Badan Kepegawaian Nasional sehingga keluarlah surat pensiunnya.

“Saya sudah menyampaikan ke bupati dan Pemda Flotim juga sudah mengirimkan surat ke Kementerian PAN RB serta Kepala BKN. Sesuai regulasi, ASN tidak bisa dirugikan,” pungkasnya.

belajarGurukompetensiNTTprofesionalismeSekolah
Comments (0)
Add Comment