Kemenperin Lakukan Percepatan Substitusi Impor Alkes

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Percepatan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan substitusi impor alat kesehatan, dilakukan melalui percepatan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kebijakan untuk memastikan pengguna dari sektor pemerintah, hanya boleh membeli produk dalam negeri jika produk terkait sudah diproduksi di dalam negeri dan memenuhi nilai TKDN.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan subsitusi impor sudah menjadi arahan presiden dan diwujudkan dalam program substitusi impor 35 persen di tahun 2022.

“Termasuk dalam 35 persen itu adalah alat kesehatan dan obat-obatan. Artinya, kami dari Kementerian Perindustrian akan menentukan nilai TKDN dan mendukung percepatan pencapaian nilai TKDN,” kata Agus dalam konpers Kemenkomarves, Selasa (15/6/2021).

Ia menjelaskan untuk melakukan percepatan,  dilakukan perubahan perhitungan, dari cost base menjadi full costing base.

Full costing base ini adalah kombinasi antara design, logistik dan R&D. Dengan harapan, nilai kesehatan TKDN akan bisa lebih cepat mencapai nilai 40 persen,” ucapnya.

Untuk menguatkan industri dalam negeri dan mengurangi beban impor, ditargetkan nilai TKDN adalah 43,3 persen pada tahun 2020 dengan jumlah 6097 produk dan 53 persen pada 2024 dengan produk sejumlah 8400 produk.

“Jumlah ini akan dicapai dalam tahapan. 2021 itu 49,9 persen dengan 6.630 produk, 2022 itu 50,9 persen dengan 7.130 produk dan 2023 itu 52 persen dengan 7.640 produk,” urainya.

Pengguna diwajibkan membeli produk alkes yang sudah memiliki nilai TKDN yang melebihi nilai ketentuan.

“Jadi untuk produk yang sudah memenuhi ketentuan nilai TKDN tak boleh lagi kalau pengguna mau pakai yang impor. Misalnya, nasal oxygen cannula, yang sudah mempunyai TKDN 50,75 hingga 72,35 persen,” urainya lagi.

Bagi produk alkes yang belum memiliki nilai TKDN, Agus menyebutkan akan ada program sertifikasi tanpa biaya dengan target 9 ribu produk baru.

“Semoga program ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para produsen,” tandas Agus.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, menyampaikan belanja nasional tahun anggaran 2021 adalah Rp1.204,9 triliun.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto memaparkan produk alkes dalam e-katalog, dalam konpers Kemenkomarves, Selasa (15/6/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Proses pengadaan ini terbagi menjadi beberapa skema. Dan e-katalog itu masuknya ke dalam e-purchasing. Jadi kalau dibilang mau meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, itu bukan hanya e-katalog saja. Tapi juga bisa melalui skema lainnya. Misalnya, pengadaan langsung,” kata Roni dalam kesempatan yang sama.

Keberpihakan pada produk dalam negeri ini, haruslah dimulai pada perencanaan spesifikasi pengadaan barang.

“Hingga Juni ini, untuk alat kesehatan yang ada dalam tayang katalog adalah 47.911 produk dengan nilai total purchasing adalah Rp15,4 triliun. Dan untuk produk dalam negeri baru ada 8.219 produk dengan nilai Rp2,9 triliun, yang terbagi menjadi dua, yang memiliki informasi nilai TKDN ada 558 produk dan tanpa informasi nilai TKDN ada 7.661 produk. Sisanya masih produk impor,” pungkasnya.

barangImporJakartaJasakemenperinTKDN
Comments (0)
Add Comment