Ombudsman RI Temukan Maladministrasi pada Peralihan Pegawai KPK

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Rabu, mengumumkan adanya maladministrasi pada proses peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Temuan itu diperoleh setelah Ombudsman setelah melakukan pemeriksaan selama dua bulan terhadap dugaan maladministrasi yang dilaporkan oleh 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Temuan (maladministrasi) diperoleh dari tiga tahapan, tahapan pembentukan dasar hukum, tahapan pelaksanaan tes asesmen TWK, dan tahapan penetapan hasil,” kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, saat jumpa pers virtual, di Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Dalam tahapan pembentukan kebijakan dasar hukum peralihan status kepegawaian, Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

“Pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir yang dihadiri oleh pimpinan kementerian/lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Tidak menyebarluaskan informasi rancangan peraturan KPK,” demikian dua poin temuan maladministrasi Ombudsman pada tahap pembentukan kebijakan.

Sedangkan, penyalahgunaan wewenang ditemukan pada penandatanganan berita acara pengharmonisasian dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi terakhir.

DKIJakartaKPKOmbudsmanpegawai
Comments (0)
Add Comment