Secara Nasional, Jumlah Aduan ke Ombudsman Kalsel Masuk Tiga Besar Terbanyak 

TANAH BUMBU – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Semester I-2021, sudah menerima 382 aduan atau akses masyarakat terkait dengan permasalahan pelayanan publik di wilayah setempat. Jumlah aduan tersebut tercatat, masuk tiga besar terbanyak secara nasional.

Dari jumlah tersebut, 289 akses di antaranya merupakan konsultasi masyarakat tentang pelayanan publik dan 73 akses lainnya memenuhi syarat formil dan materiel menjadi laporan di Ombudsman Kalsel. “Aduan tersebut masuk dalam tiga besar akses secara nasional,” kata Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, di Batulicin Sabtu (21/8/2021).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman menerima dan melakukan tindak lanjut, dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat (LM) terhadap permasalahan pelayanan publik. Dari 73 LM yang diterima, persentase penyelesaian Ombudsman Kalsel mencapai 80,82 persen. Artinya, 59 LM berhasil diselesaikan dan sisanya masih dalam pemeriksaan.

Lima besar substansi yang banyak dikeluhkan masyarakat di Kalsel adalah, pelayanan pertanahan, jaminan sosial, air minum, administrasi kependudukan, dan perhubungan atau infrastruktur. Tiga besar kelompok instansi yang sering dikeluhkan, yakni mengenai pemerintah kabupaten dan kota, BUMN/BUMD, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tiga dugaan malaadministrasi tertinggi yang ditangani di sepanjang Semester I-2021 yaitu, tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sementara itu, untuk upaya penyelesaian LM, dalam kurun waktu itu Ombudsman Kalsel terus menggencarkan upaya-upaya pencegahan malaadministrasi, dengan memperkuat koordinasi kelembagaan ke berbagai pihak terkait serta meminta setiap kepala daerah.

Kalselkeluhanlaporan masyarakatOmbudsmanPelayananTanah Bumbu
Comments (0)
Add Comment